JURNALISUTAMA.COM, Fenomena pembukaan ruang tambang di wilayah-wilayah ekologi sensitif seperti Raja Ampat dan sejumlah kawasan di Maluku serta Maluku Utara telah menimbulkan diskursus serius mengenai relasi antara regulasi negara, praktik ekonomi ekstraktif, dan keberlanjutan ruang hidup masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas pertambangan yang dilegalkan melalui kerangka perundang-undangan nasional menunjukkan arah yang semakin sentralistik dan akomodatif terhadap investasi skala besar.
Revisi Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, memperkuat peran pemerintah pusat dalam penerbitan dan pengawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Salah satu perubahan signifikan adalah penghapusan kewenangan pemerintah daerah dalam proses perizinan, yang secara langsung mengurangi partisipasi aktor lokal, termasuk masyarakat adat dan komunitas pesisir yang secara historis menjadi pemilik hak atas tanah dan laut di wilayahnya.
Selain itu, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga memberikan dampak serius terhadap prosedur AMDAL dan keterlibatan publik. Proses perizinan yang sebelumnya mensyaratkan analisis lingkungan dan konsultasi publik secara menyeluruh kini dipangkas menjadi prosedur yang lebih cepat dan minim transparansi. Hal ini berdampak pada meningkatnya konflik agraria, ketimpangan ruang hidup, serta ancaman terhadap keberlanjutan ekologis dan sosial di wilayah terdampak tambang.
Data dari WALHI dan JATAM mencatat bahwa di beberapa lokasi di Maluku Utara, aktivitas pertambangan telah menyebabkan degradasi ekosistem pesisir, pencemaran sungai, dan penurunan kualitas hidup masyarakat sekitar. Ironisnya, sebagian besar dari wilayah yang diklaim memiliki potensi mineral tinggi merupakan kawasan yang selama ini menopang keberlangsungan hidup masyarakat berbasis laut dan pertanian lokal.
Jika dilihat dari sisi yuridis, prinsip kehati-hatian (precautionary principle) yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup semestinya menjadi panduan utama dalam setiap pengambilan keputusan atas aktivitas ekstraksi sumber daya alam. Namun dalam praktiknya, prinsip ini sering dikompromikan oleh kepentingan investasi jangka pendek.
Situasi ini mengindikasikan bahwa pembangunan ekonomi di kawasan timur Indonesia, khususnya melalui sektor pertambangan, masih belum menempatkan keseimbangan ekologis dan hak-hak masyarakat lokal sebagai bagian dari paradigma utama. Tanpa evaluasi kritis terhadap arah regulasi dan implementasinya, ketimpangan akses terhadap sumber daya dan risiko kerusakan sosial-ekologis akan terus meluas.
Ke depan, perlu dilakukan moratorium terhadap aktivitas pertambangan di kawasan dengan nilai ekologis tinggi seperti Raja Ampat, serta penyusunan ulang kebijakan yang berlandaskan keadilan ekologis dan partisipasi masyarakat secara substantif. Prinsip keberlanjutan bukan semata jargon, tetapi fondasi dari pembangunan yang sungguh-sungguh menghargai hak hidup dan masa depan generasi yang akan datang.
Oleh Gibran Faqih Latuconsina – Aliansi Pemuda Peduli Rakyat Maluku (AP2RM)
