Uang Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD Maluku Amburadul, Diduga Ada Yang Dipakai Untuk Karaoke
JURNALISUTAMA.COM, Ambon,- Pimpinan DPRD Maluku sepatutnya tidak perlu untuk di contoh apalagi di teladani.(7/10/2024/).
Urusan yang semestinya menurut ketentuan yang berlaku, menjadi kewenangan Sekertariat DPRD, ternyata hal itu diambil alih oleh Pimpinan DPRD.
Dalam hal Belanja Rumah Tangga ( RT ), seperti : belanja bumbu masak, daging, ikan, sayur & buah2an sesuai aturan harus dikelola oleh Bendahara Pengeluaran, namun entah kenapa uang belanja dimaksud diambil secara cash/ tunai oleh Pimpinan DPRD.
Data yang ada pada LSM LIRA Maluku atas laporan masyarakat, menjelaskan bahwa di tahun 2023 Pemprov Maluku menganggarkan belanja barang dan jasa sebesar 1 Trilyun lebih, dengan realisasi sebesar Rp. 977 Milyar lebih atau 92,30 %.Dari realisasi sebesar Rp. 977 Miliar lebih itu, sebagian di antaranya yaitu sebesar Rp. 1.746.000.000,- diperuntukukan bagi Sekertariat DPRD untuk keperluan belanja RT bagi Pimpinan DPRD.
Ironisnya, seperti diuraikan diatas, uang belanja RT yang semestinya dikelola oleh Se kertariat DPRD, namun di ambil secara cash/ tunai oleh Pimpinan DPRD.
Ketua DPRD mengambil uang belanja RT sbsr Rp. 37.500 setiap bulan, setahun Rp. 450.000.000,- sedangkan ke- 3 Wakil Ketua mengambil uang belanja RT sebesar Rp. 36.000.000,- setiap bulan, setahun Rp. 1.296.000.000,- sehingga total di tahun 2023, Pimpinan DPRD telah mengambil uang belanja RT sebesar Rp. 1.746.000.000,- ( 12 × 37.500 + 12×3×36.000 ).
Dari uang belanja sbsr Rp. 1.746.000.000,- yang di ambil cash/tunai oleh Pimpinan DPRD, ternyata di ketahui terdapat belanja yang tidak sesuai dengan kriteria sebagai belanja RT sebesar Rp. 359.363.963,- yang mana dari belanja ini di pakai untuk perawatan diri ( jaga penampilan), membeli sepatu, tas, bayar koran, Wifi, pulsa dan yang tidak pernah di bayangkan, dari uang belanja ini di pakai juga untuk ber-karaoke ria.
“Apa yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD ini selain telah melanggar sumpah jabatan, tapi juga telah me langgar beberapa ketentuan yang berlaku.
Sebut saja PP No 1 thn 2023 tentang Perubahan atas PP No 18 thn 2017 tentang Hak Keuangan & Ad ministratif Pimpinan & Ang gota DPRD. Pasal 18 ayat 3 : ” Kebutuhan minimal RT Pimpinan DPRD sebaimana dimaksud pada ayat 2, di anggarkan dalam program dan kegiatan Sekertariat DPRD.
Kemudian surat Mendagri No. 188.31/7809/SJ tgl 2 Nopember 2017 kepada Ketua DPRD Propinsi selu ruh Indonesia, tentang penjelasan terhadap Imple mentasi Substansi PP No. 18 thn 2017 menyatakan : ” Belanja RT sebagaimana di atur dalam pasal 18 PP No. 18 thn 2017, di gunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal RT Pimpinan DPRD seperti kebutuhan makan/minum se-hari2 yang peng anggarannya dalam bentuk kegiatan pada OPD Seker tariat DPRD, sehingga pe nyediaannya tidak diberikan dalam bentuk uang cash/tunai kepada Pimpinan DPRD”.Rinci Jan Sariwating
“Selain itu ada juga Praturan Gubernur Maluku No. 3 thn 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan & Administra tif Pimpinan dan Anggota DPRD.Pasal 14 ayat 3 : ” Belanja RT Pimpinan DPRD sebagai mana di maksud pada ayat 2, dianggarkan dalam bentuk program & kegiatan Sekertariat DPRD, Pasal 20 ayat 1 : ” Penyediaan kebutuhan RT Pimpinan DPRD sebagaimana di maksud pada padal 15, disediakan setiap hari, setiap minggu, dan setiap bulan, Pasal 20 ayat 2 : ” Belanja ke butuhan RT sebagaimana di maksud pada ayat 1, di laku kan oleh Bendahara Penge luaran Pembantu Sekrtariat DPRD”. Lanjutnya
Masalah ini bisa terjadi di sebabkan Sekertaris DPRD maupun PPK kurang cermat dalam pengendalian kgiatan serta memverifikasi bukti pertanggungan jawab belanja RT Pimpinan DPRD.
Sebagai wakil rakyat, mestinya Pimpinan DPRD memberikn contoh dan berperilaku yang baik tidak saja kepada sesama anggota, tapi juga kepada rakyat Maluku.
Perbuatan mana, tidak saja telah mencoreng dan menurunkan citra dari lembaga legislatief, tapi lebih dari itu telah melanggar sejumlah keten tuan peraturan yang berlaku.
Dari kasus seperti ini diduga telah terjadi praktek simbiosis mutualisme, yang saling menguntungkan antara legislatief dan executief antara Pimpinan DPRD dan Sekertariat DPRD, sehingga praktek seperti ini harus di hentikan.
“Kami minta Pejabat Gubernur Maluku untuk menegur dengan keras Sekertaris DPRD dan Bendahara Pengeluaran, bahkan bila perlu menarik pejabat – pejabat dimaksud dan menggantikannya dengan pejabat baru yang tidak saja memahami peraturan perundang undangan yang berlaku”. Pinta Sariwating.(Red).
Uang Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD Maluku Amburadul, Diduga Ada Yang Dipakai Untuk Karaoke
JURNALISUTAMA.COM, Ambon,- Pimpinan DPRD Maluku sepatutnya tidak perlu untuk di contoh apalagi di teladani.
(7/10/2024/).
Urusan yang semestinya menurut ketentuan yang berlaku, menjadi kewenangan Sekertariat DPRD, ternyata hal itu diambil alih oleh Pimpinan DPRD.
Dalam hal Belanja Rumah Tangga ( RT ), seperti : belanja bumbu masak, daging, ikan, sayur & buah2an sesuai aturan harus dikelola oleh Bendahara Pengeluaran, namun entah kenapa uang belanja dimaksud diambil secara cash/ tunai oleh Pimpinan DPRD.
Data yang ada pada LSM LIRA Maluku atas laporan masyarakat, menjelaskan bahwa di tahun 2023 Pemprov Maluku menganggarkan belanja barang dan jasa sebesar 1 Trilyun lebih, dengan realisasi sebesar Rp. 977 Milyar lebih atau 92,30 %.Dari realisasi sebesar Rp. 977 Miliar lebih itu, sebagian di antaranya yaitu sebesar Rp. 1.746.000.000,- diperuntukukan bagi Sekertariat DPRD untuk keperluan belanja RT bagi Pimpinan DPRD.
Ironisnya, seperti diuraikan diatas, uang belanja RT yang semestinya dikelola oleh Se kertariat DPRD, namun di ambil secara cash/ tunai oleh Pimpinan DPRD.
Ketua DPRD mengambil uang belanja RT sbsr Rp. 37.500 setiap bulan, setahun Rp. 450.000.000,- sedangkan ke- 3 Wakil Ketua mengambil uang belanja RT sebesar Rp. 36.000.000,- setiap bulan, setahun Rp. 1.296.000.000,- sehingga total di tahun 2023, Pimpinan DPRD telah mengambil uang belanja RT sebesar Rp. 1.746.000.000,- ( 12 × 37.500 + 12×3×36.000 ).
Dari uang belanja sbsr Rp. 1.746.000.000,- yang di ambil cash/tunai oleh Pimpinan DPRD, ternyata di ketahui terdapat belanja yang tidak sesuai dengan kriteria sebagai belanja RT sebesar Rp. 359.363.963,- yang mana dari belanja ini di pakai untuk perawatan diri ( jaga penampilan), membeli sepatu, tas, bayar koran, Wifi, pulsa dan yang tidak pernah di bayangkan, dari uang belanja ini di pakai juga untuk ber-karaoke ria.
“Apa yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD ini selain telah melanggar sumpah jabatan, tapi juga telah me langgar beberapa ketentuan yang berlaku.
Sebut saja PP No 1 thn 2023 tentang Perubahan atas PP No 18 thn 2017 tentang Hak Keuangan & Ad ministratif Pimpinan & Ang gota DPRD. Pasal 18 ayat 3 : ” Kebutuhan minimal RT Pimpinan DPRD sebaimana dimaksud pada ayat 2, di anggarkan dalam program dan kegiatan Sekertariat DPRD.
Kemudian surat Mendagri No. 188.31/7809/SJ tgl 2 Nopember 2017 kepada Ketua DPRD Propinsi selu ruh Indonesia, tentang penjelasan terhadap Imple mentasi Substansi PP No. 18 thn 2017 menyatakan : ” Belanja RT sebagaimana di atur dalam pasal 18 PP No. 18 thn 2017, di gunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal RT Pimpinan DPRD seperti kebutuhan makan/minum se-hari2 yang peng anggarannya dalam bentuk kegiatan pada OPD Seker tariat DPRD, sehingga pe nyediaannya tidak diberikan dalam bentuk uang cash/tunai kepada Pimpinan DPRD”.Rinci Jan Sariwating
“Selain itu ada juga Praturan Gubernur Maluku No. 3 thn 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan & Administra tif Pimpinan dan Anggota DPRD.Pasal 14 ayat 3 : ” Belanja RT Pimpinan DPRD sebagai mana di maksud pada ayat 2, dianggarkan dalam bentuk program & kegiatan Sekertariat DPRD, Pasal 20 ayat 1 : ” Penyediaan kebutuhan RT Pimpinan DPRD sebagaimana di maksud pada padal 15, disediakan setiap hari, setiap minggu, dan setiap bulan, Pasal 20 ayat 2 : ” Belanja ke butuhan RT sebagaimana di maksud pada ayat 1, di laku kan oleh Bendahara Penge luaran Pembantu Sekrtariat DPRD”. Lanjutnya
Masalah ini bisa terjadi di sebabkan Sekertaris DPRD maupun PPK kurang cermat dalam pengendalian kgiatan serta memverifikasi bukti pertanggungan jawab belanja RT Pimpinan DPRD.
Sebagai wakil rakyat, mestinya Pimpinan DPRD memberikn contoh dan berperilaku yang baik tidak saja kepada sesama anggota, tapi juga kepada rakyat Maluku.
Perbuatan mana, tidak saja telah mencoreng dan menurunkan citra dari lembaga legislatief, tapi lebih dari itu telah melanggar sejumlah keten tuan peraturan yang berlaku.
Dari kasus seperti ini diduga telah terjadi praktek simbiosis mutualisme, yang saling menguntungkan antara legislatief dan executief antara Pimpinan DPRD dan Sekertariat DPRD, sehingga praktek seperti ini harus di hentikan.
“Kami minta Pejabat Gubernur Maluku untuk menegur dengan keras Sekertaris DPRD dan Bendahara Pengeluaran, bahkan bila perlu menarik pejabat – pejabat dimaksud dan menggantikannya dengan pejabat baru yang tidak saja memahami peraturan perundang undangan yang berlaku”. Pinta Sariwating.(Red).
