JURNALISUTAMA.COM, Ambon-Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 UUD 1945. Namun, hingga hari ini, akses terhadap pendidikan yang layak dan bermutu masih menjadi kemewahan bagi sebagian besar masyarakat di wilayah tertinggal, termasuk di Provinsi Maluku. Di tengah disparitas ini, program Sekolah Rakyat hadir membawa harapan: menjangkau mereka yang terpinggirkan oleh sistem formal. Tapi pertanyaannya, apakah ini benar-benar solusi rakyat, atau justru sekadar proyek elit yang dibungkus dengan jargon populis?
Ketimpangan Pendidikan: Luka Lama Maluku
Maluku masih menghadapi tantangan serius dalam sektor pendidikan. Rata-rata lama sekolah di provinsi ini hanya 8,58 tahun, atau setara dengan tingkat SMP (BPS, 2023). Sementara itu, Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SMA/SMK baru mencapai 56,43%, jauh di bawah rata-rata nasional (Kemendikbudristek, 2023). Ini berarti hampir separuh remaja usia sekolah menengah tidak mengakses pendidikan formal.
Kondisi geografis yang terdiri dari pulau-pulau kecil, keterbatasan infrastruktur, hingga distribusi guru yang timpang membuat pendidikan formal semakin sulit dijangkau. Dalam konteks ini, gagasan Sekolah Rakyat secara konseptual memang layak didorong, asalkan benar-benar membumi dan berpihak.
Potensi Sekolah Rakyat: Alternatif yang Mungkin
Jika dikelola secara serius, Sekolah Rakyat bisa menjadi terobosan. Model ini dapat menjangkau komunitas adat, kelompok marginal perkotaan, hingga anak-anak yang putus sekolah akibat kemiskinan dan keterisolasian geografis. Mengacu pada pendekatan community-based education yang sukses di negara-negara berkembang, program seperti ini terbukti mampu mendorong peningkatan literasi dasar dan pemberdayaan masyarakat secara luas (UNESCO, 2019).
Namun, kunci keberhasilan itu bergantung pada tiga hal: partisipasi aktif masyarakat, standar kualitas yang terukur, serta pengawasan yang terbuka dan akuntabel. Tanpa ketiganya, program ini berisiko menjadi slogan tanpa isi.
Risiko Elitisasi: Ketika Rakyat Hanya Jadi Objek
Dalam banyak kasus, program pendidikan alternatif di Indonesia kerap menjadi kendaraan politik lokal. Studi ICW (2022) menunjukkan bagaimana program berbasis rakyat sering dibajak menjelang tahun-tahun politik: didesain untuk pencitraan, bukan perubahan. Akibatnya, masyarakat hanya menjadi objek. Kurikulum tidak kontekstual, guru direkrut tanpa kualifikasi, dan dana mengalir tanpa mekanisme kontrol yang ketat.
Jika dibiarkan, Sekolah Rakyat akan bernasib serupa: kelas kosong, laporan manis, dan papan nama besar, namun nihil transformasi sosial.
Jalan Sistemik: Dari Narasi Menuju Solusi
Agar Sekolah Rakyat tidak berujung menjadi proyek elitis yang gagal menyentuh akar persoalan, dibutuhkan intervensi kebijakan yang sistemik dan berbasis data. Beberapa langkah yang patut segera dilakukan antara lain:
- Pemetaan Sosial-Edukasi yang Akurat
Pemerintah daerah harus memiliki data mikro tentang anak-anak usia sekolah yang tidak bersekolah, termasuk penyebab dan lokasinya. Tanpa data yang presisi, program hanya akan menjadi intervensi tambal sulam. - Rekrutmen Pendidik yang Kredibel dan Transparan
Pengajar harus melalui pelatihan berbasis kompetensi, seleksi terbuka, dan mendapatkan insentif layak. Mengandalkan relawan dadakan justru memperparah kualitas pendidikan alternatif. - Kurikulum Kontekstual dan Adaptif Sekolah Rakyat tidak bisa menyalin kurikulum formal. Harus ada adaptasi lokal: dari literasi dasar, kewirausahaan mikro, hingga pendidikan berbasis ekologi dan kearifan lokal.
- Transparansi Dana dan Akuntabilitas Publik Penggunaan dana publik harus dipublikasikan secara rutin. Rakyat berhak tahu ke mana anggaran dialokasikan dan apa dampaknya.
- Pelibatan Masyarakat Sipil dan Organisasi Kepemudaan Lembaga kemahasiswaan, organisasi adat, dan komunitas lokal harus dilibatkan dalam desain, pelaksanaan, hingga evaluasi. Ini bukan hanya memperkuat akuntabilitas, tapi juga membangun rasa kepemilikan.
Dengan begitu, Sekolah Rakyat bisa menjadi jawaban atas ketimpangan pendidikan di Maluku. Tapi hanya jika ia dijalankan dengan niat tulus, pendekatan ilmiah, dan pengawasan publik yang kuat. Jika tidak, ia hanya akan menjadi proyek “berwajah rakyat” tapi berjiwa elitis, bermanfaat bagi segelintir elite, tapi tidak menyentuh kehidupan rakyat di dusun-dusun.
Yang dibutuhkan rakyat bukan simbol, melainkan sistem. Bukan panggung, melainkan perubahan. Dan bukan nama rakyat, tetapi pendidikan yang benar-benar memerdekakan rakyat.
