JURNALISUTAMA.COM, Jayapura, 8 Juni 2025 –
Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Papua menegaskan bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Gubernur Papua Barat Daya, dan Bupati Raja Ampat tidak memiliki kewenangan untuk menyimpulkan atau menyatakan temuan lapangan terkait aktivitas pertambangan nikel di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Raja Ampat.
Melalui siaran pers bernomor 002/SP-KPHHP/VI/2025, koalisi menyampaikan bahwa empat perusahaan tambang nikel, yakni PT Gag Nikel (Pulau Gag), PT Anugerah Surya Pratama (Pulau Manura), PT Mulia Raymond Perkasa (Pulau Batang Pele), dan PT Kawei Sejahtera Mining (Pulau Kawe), telah melanggar Pasal 35 huruf k UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Dalam undang-undang tersebut secara tegas disebutkan bahwa penambangan dilarang jika berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran, atau merugikan masyarakat setempat.
Tindakan Menteri ESDM Dinilai Melangkahi Wewenang Polsus PWP3K
Koalisi mempertanyakan pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bersama Gubernur Papua Barat Daya dan Bupati Raja Ampat yang melakukan kunjungan ke Pulau Gag pada Sabtu, 7 Juni 2025, serta menyampaikan opini mereka soal kondisi lingkungan pascatambang.
Padahal, menurut peraturan, satu-satunya lembaga yang berwenang menyelidiki kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah Polisi Khusus PWP3K (Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sebagaimana diatur dalam Permen KP No. 12 Tahun 2013.
“Pernyataan para pejabat itu adalah argumentasi subjektif yang cenderung membela perusahaan pelanggar hukum,” tegas koalisi dalam siaran persnya.
Desakan Terhadap Ombudsman dan Penegak Hukum
Koalisi menyatakan tindakan para pejabat tersebut tergolong maladministrasi, karena melanggar Asas Profesionalitas dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Oleh karena itu, mereka mendesak Ombudsman RI untuk segera menyurati Menteri ESDM, Gubernur Papua Barat Daya, dan Bupati Raja Ampat guna mencegah tindakan serupa di masa mendatang.
Dalam pernyataannya, koalisi juga meminta:
- Menteri ESDM, Gubernur Papua Barat Daya, dan Bupati Raja Ampat dilarang melangkahi kewenangan Polsus PWP3K;
- Ketua Ombudsman RI segera mengambil tindakan pencegahan maladministrasi;
- Tim Polsus PWP3K segera memproses hukum keempat perusahaan tambang;
- Gubernur Papua Barat Daya dan Bupati Raja Ampat aktif mendorong penegakan hukum, bukan justru sebaliknya.
Organisasi yang Tergabung dalam Koalisi
Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua terdiri dari berbagai lembaga advokasi dan pembela hak sipil, termasuk LBH Papua, PAHAM Papua, ALDP, SKP KC Sinode Tanah Papua, SKP Fransiskan, Elsam Papua, LBH Papua Merauke, LBH Papua Pos Sorong, dan Kontras Papua.
Koalisi menutup rilisnya dengan penegasan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa intervensi politik, dan bahwa perlindungan wilayah pesisir serta hak masyarakat adat harus menjadi prioritas negara.(Red)
