JURNALISUTAMA.COM, Raja Ampat — Ketika komunitas internasional memandang Raja Ampat sebagai simbol keutuhan ekosistem laut tropis, Indonesia justru berhadapan dengan realitas pahit: aktivitas tambang nikel mulai menggerus salah satu kawasan paling berharga di dunia ini.
Menteri Investasi dan Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, melakukan inspeksi langsung ke lokasi tambang PT GAG Nikel di Pulau Gag, Sabtu (7/6/2025). Kunjungan ini dilakukan setelah perusahaan tersebut dikenai penghentian sementara operasional, menyusul protes masyarakat dan laporan dampak lingkungan yang mulai dirasakan.
Dalam keterangannya, Bahlil menyatakan komitmen pemerintah terhadap investasi yang bertanggung jawab, tetapi menegaskan bahwa tidak ada kompromi terhadap kelestarian alam. “Kita tidak ingin menghentikan investasi, tapi investasi yang merusak tidak punya tempat,” ujarnya di hadapan perwakilan warga.
Namun publik mempertanyakan mengapa izin tambang bisa diterbitkan di wilayah konservasi nasional yang telah lama ditetapkan sebagai kawasan strategis perlindungan lingkungan. PT GAG Nikel, anak perusahaan PT ANTAM Tbk., beroperasi di zona yang dikenal sangat kaya keanekaragaman hayati laut dan darat.
Pola Konflik yang Terulang: Dari Papua ke Sulawesi, isu ini mengulang skenario yang telah terjadi di banyak tempat lain di Indonesia. Di Wawonii (Konawe Kepulauan) dan Mandiodo (Konawe Utara), pertambangan nikel memicu konflik sosial dan perusakan lingkungan yang meluas. Tanah ulayat dirampas, hutan adat dihancurkan, dan warga kehilangan ruang hidupnya.
Di tengah krisis iklim dan melonjaknya permintaan global terhadap nikel—bahan utama baterai kendaraan listrik—Indonesia menghadapi tekanan besar untuk memenuhi permintaan pasar, sekalipun harus mengorbankan wilayah-wilayah rentan.
Ironinya, semua ini terjadi saat jutaan rakyat kecil masih berkutat dengan kesulitan mendapatkan LPG 3 kg. Di saat negara berambisi menjadi pemain besar dalam transisi energi global, masyarakat miskin justru kesulitan mengakses energi bersubsidi.
Warga Menolak Dilupakan, Masyarakat Pulau Gag dan organisasi lingkungan menyuarakan penolakan mereka terhadap segala bentuk eksploitasi yang tidak memperhitungkan dampak jangka panjang. “Kami tidak menolak pembangunan. Tapi pembangunan sejati tidak menghancurkan kehidupan kami dan anak cucu kami,” tegas seorang tokoh adat dalam pertemuan bersama menteri.
Kelompok sipil kini mendesak agar proses evaluasi izin tambang dilakukan secara terbuka, melibatkan masyarakat, dan memprioritaskan perlindungan kawasan konservasi. Pemerintah juga didorong untuk mengevaluasi ulang kebijakan ekstraksi sumber daya yang selama ini lebih menguntungkan korporasi dibandingkan rakyat. (Disadur dari pikiranmerdeka.com)
