JURNALISUTAMA.COM, SBT,- Siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) LKMD Laha Rayon Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur, di nyatakan tidak terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) walaupun sudah mengikuti Ujian sekolah sampai selesai.
Orang Tua Murid proses atas masalah ini mengenai tata kelola administrasi pendidikan dan pengawasan data siswa di lingkungan sekolah.
Informasi yang dihimpun media, saptu, (11/7/2026), ini menyebutkan bahwa Sutna Rumodar telah mengikuti kegiatan belajar mengajar sebagaimana siswa lainnya sejak masuk sekolah hingga menyelesaikan pendidikan tingkat SMA.
Namun saat proses kelulusan berlangsung, namanya disebut tidak terdaftar dalam sistem Dapodik yang menjadi basis data resmi pendidikan nasional. dan belum mendapatkan Ijazah, hanya Surat keterangan lulus. (SKL) yang di berikan dari pihak sekolah Saptono Rumakesuy oleh orang Tua Sutna, di karenakan Sutna mau mendaftar Diri ke Perguruan tinggi namun di tolak oleh perguruan tinggi di karenakan surat keterangan kelulusan tidak memiliki Cap dan iya belum terdaftar di Dapodik.
Kekecewaan mendalam dirasakan keluarga Sutna. Orang tua siswi, Mursad, mengaku tidak dapat menerima kenyataan bahwa anaknya yang telah bersekolah selama tiga tahun harus menghadapi persoalan administratif pada saat Daftar ke perguruan tinggi.
Menurut Mursad, pihak keluarga masih memberi kesempatan kepada Kepala Sekolah Basirun, S,HI, M.M. dan pihak sekolah Ratna Sari Samal, S.Pd. untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Namun jika mereka pulang ke kampung halaman tidak ada solusi yang jelas, keluarga menyatakan akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan pihak sekolah ke polres pulau Gorom. dikarenakan mereka masih berada di Ambon untuk menanyakan masalah terkait data Anak mereka yang bersekolah di SMA LKMD Laha, Teluk Ambon, sebagai Sekolah Rayon pusat.
“Kalau sampai Kami pulang kampung dan tidak bisa juga urus dapodik dan tidak ada penyelesaian, kami akan melaporkan masalah ini ke Polres pulau Gorom,” tegas Mursad.
Hak Anak yang Dipertaruhkan Kasus yang menimpa Sitna bukan sekadar persoalan data dan dokumen. Di balik itu terdapat hak seorang anak yang telah menghabiskan tiga tahun masa pendidikannya dengan harapan memperoleh pengakuan atas proses belajar yang telah dijalani.
Kini publik menunggu langkah Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur, untuk turun tangan melakukan verifikasi dan investigasi menyeluruh terhadap kasus tersebut.
Sebab jika benar seorang siswa dapat bersekolah selama tiga tahun tanpa tercatat dalam sistem resmi pendidikan, maka yang dipertanyakan bukan hanya kinerja operator sekolah, tetapi juga sistem pengawasan pendidikan yang seharusnya mampu mendeteksi persoalan sejak dini. (Red)
