JURNALISUTAMA.COM, SBT-, Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Maluku menyatakan sikap tegas menolak beroperasinya kembali PT Balam Energy Limited di kawasan Gunung Bati, Kabupaten Seram Bagian Timur.
DPD IMM Maluku, dengan tegas menolak segala bentuk aktivitas operasional PT Balam Energy Limited di kawasan Gunung Bati. Penolakan ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional dalam menjaga kelestarian lingkungan, melindungi hak-hak masyarakat adat, serta mempertahankan keberlangsungan kehidupan masyarakat lokal. Rabu, 15 Juli 2026.
“Gunung Bati bukan sekadar kawasan yang memiliki potensi sumber daya alam, tetapi merupakan wilayah yang memiliki nilai adat, sejarah, budaya, serta menjadi ruang hidup masyarakat setempat yang harus dilindungi”. Tegas Ketua Bidang Pendidikan, Bahasa, dan Pengembangan Potensi Akademik DPD IMM Maluku, Muhlis Rumau.
Eksploitasi sumber daya alam yang mengabaikan aspek lingkungan dan hak masyarakat adat berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis yang bersifat permanen serta mengancam keberlangsungan kehidupan sosial dan budaya masyarakat Gunung Bati.
Sikap penolakan tersebut juga memiliki landasan hukum yang kuat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menegaskan bahwa,
“hutan adat merupakan hutan hak yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat dan bukan lagi bagian dari hutan negara”
Putusan tersebut menjadi tonggak penting dalam pengakuan dan perlindungan hak ulayat masyarakat adat di Indonesia.
Selain itu, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XX/2022” semakin mempertegas kedudukan hukum (legal standing) masyarakat hukum adat untuk memperjuangkan hak-haknya melalui mekanisme pengujian undang-undang apabila berkaitan dengan wilayah adat mereka.
“Penilaian bahwa setiap bentuk investasi yang berpotensi mengganggu wilayah adat dan mengancam kelestarian lingkungan tidak boleh dipaksakan tanpa adanya penghormatan terhadap hak masyarakat, prinsip transparansi, partisipasi publik, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Ungkap Muhlis.
Demikian DPD IMM Maluku mendesak Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, serta seluruh instansi terkait untuk menghentikan segala bentuk aktivitas PT Balam Energy Limited di kawasan Gunung Bati sampai terdapat jaminan perlindungan terhadap lingkungan hidup, hak masyarakat adat, dan kepentingan masyarakat setempat.
DPD IMM Maluku menegaskan akan terus mengawal setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam di Maluku agar berpihak kepada rakyat, menghormati hak-hak masyarakat adat, serta menjamin keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang.
“Gunung Bati bukan untuk dieksploitasi demi kepentingan segelintir pihak. Gunung Bati adalah warisan adat, ruang hidup masyarakat, dan kekayaan ekologis yang wajib dijaga, dilindungi, serta diwariskan kepada generasi penerus”. Tutup Muhlis. (Red)
