JURNALISUTAMA.COM,- Malteng , Gelar dialog publik Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Pidana Islam (HPI) Institut Agama Islam Negeri Ambon bahas tatanan hukum adat, pada Jumat, (07/02/2025).
Ketua HMJ HPI Rifal Hatapayo menjelaskan seluruh elemen masyarakat penting memahami landasan hukum adat karena tantangan isu lingkungan, perubahan iklim dan tatanan adat di pelbagai negeri adat kian mengalami senjakala.
Menurut Hatapayo, perluasan wilayah hutan seperti hutan produksi konversi (HPK) yang menjadi polemik akhir-akhir ini menjadi momok menakutkan bagi setiap tatanan adat khususnya di Kecamatan Tehoru-Telutih.
“Itulah mengapa dialog publik dan sosialisasi hukum di Tehoru-Telutih perlu dilakukan,” kata Hatapayo, saat dikonfimasi awak media jurnalisutama.com, seusai dialog dan sosialisasi hukum di aula SMA N 9 Maluku Tengah, Senin lalu.
Hatapayo mengatakan pelajar di Tehoru dan Telutih perlu memahami hukum dan tatanan adat. Ia mengaku jika generasi (siswa siswi) tidak memahami cara kerja hukum apalagi hukum adat, maka negeri raja-raja bakal diintervensi dan tatanan bakal hilang.
“Jika tidak ada aturan adat yang mengatur batas wilayah, mengatur dinamika sosial di masyarakat, maka sewaktu-waktu pihak manapun bakal masuk mengambil dan merusak wilayah masyarakat adat,” kata dia.
Dalam sosialisasi dan dialog publik tersebut, HMJ HPI mendorong DPRD Maluku Tengah dan Pemerintah Daerah supaya secepatnya mengesahkan Perda Pengakuan dan Perlindungan Hukum Masyarakat Adat.
“Menurut kami aturan tersebut sangat penting dibuat agar mendongkrak negeri adat dengan kekuatan hukum untuk melindungi tatanan mereka masing-masing,” Tutupnya.
