Jurnalisutama.com Malteng – Ozan – Mario Dinilai Mampu Selesaikan Konflik Mata Rumah Perintah di Malteng
Masohi Maluku Tengah, Praktisi hukum Soetrisno Hatapayo optimis kepemimpinan Zulkarnain Awath Amir dan Mario Lawalata (Ozan – Mario) sebagai Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah mampu menyelesaikan konflik berkepanjangan terkait Mata Rumah Perintah di negeri-negeri adat.
Menurut Hatapayo, sengketa ini bukan hanya persoalan adat semata, tetapi juga akibat dari kebijakan yang dinilai bermasalah sejak pemerintahan sebelumnya. Ia menilai, ketidakpastian hukum menjadi faktor utama yang memperpanjang konflik di berbagai negeri adat di Maluku Tengah.
“Banyak peraturan negeri yang dibuat tanpa prosedur yang sah dan tidak melibatkan Saniri Negeri sebagai lembaga adat yang memiliki kewenangan. Ini menyebabkan ketegangan berkepanjangan di masyarakat,” ujar Hatapayo.
Sebagai contoh, ia menyoroti Peraturan Negeri Yaputih Nomor 02 Tahun 2008 yang disahkan tanpa melibatkan Saniri Negeri periode 2007-2012. Padahal, setiap peraturan negeri harus melalui mekanisme yang sah, termasuk perencanaan oleh Kepala Pemerintahan Negeri dan Saniri Negeri serta pembahasan melalui musyawarah negeri.
40 Negeri Masih Tanpa Raja Definitif
Data dari Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku Tengah menunjukkan bahwa hingga saat ini terdapat 40 negeri di Maluku Tengah yang belum memiliki Kepala Pemerintahan Negeri atau Raja definitif. Kepala Bagian Pemerintahan, Santrik Witak, mengungkapkan bahwa sengketa Mata Rumah Perintah menjadi kendala utama dalam proses pelantikan raja.
Menyikapi hal ini, Hatapayo mendukung langkah Pemkab Maluku Tengah dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) untuk meninjau ulang regulasi tata kelola pemerintahan negeri. Salah satu usulan yang disampaikan adalah pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang pemilihan kepala pemerintahan negeri secara serentak agar tidak ada lagi kekosongan kepemimpinan yang berkepanjangan.
“Perda ini nantinya harus mengakomodasi prinsip-prinsip hukum yang baik, sehingga dapat menjadi solusi permanen bagi negeri-negeri adat di Maluku Tengah,” jelasnya.
Aspek Hukum: Produk Regulasi yang Bermasalah
Hatapayo menegaskan dalam prinsip negara hukum, setiap regulasi harus memenuhi dua aspek utama yang pertama Procedural Due of Law: Peraturan harus dibuat dengan prosedur yang benar, transparan, serta melibatkan pemangku kepentingan.
Kedua Substantive Due of Law: Substansi peraturan harus adil dan tidak bertentangan dengan hukum adat serta hak asasi manusia.
Sayangnya, menurut Hatapayo, banyak Peraturan Negeri di Maluku Tengah yang tidak memenuhi dua prinsip tersebut. Idealnya, pembentukan regulasi harus mengikuti kaidah perundang-undangan yang berlaku, mulai dari perencanaan, pembahasan melalui musyawarah negeri, evaluasi oleh pemerintah daerah, hingga sosialisasi kepada masyarakat.
“Namun dalam praktiknya, banyak aturan dibuat tanpa mekanisme yang sah, sehingga malah memperkeruh keadaan,” tegasnya.
Empat Langkah Strategis Pemerintahan Ozan – Mario
Hatapayo melihat kepemimpinan Ozan – Mario memiliki peluang besar untuk membenahi peraturan yang bermasalah dan mengakhiri konflik Mata Rumah Perintah. Ia mengusulkan empat langkah strategis yang dapat diterapkan, yaitu:
1. Audit dan Evaluasi Peraturan Negeri: Meneliti kembali regulasi terkait Mata Rumah Perintah untuk memastikan kesesuaiannya dengan hukum yang berlaku.
2. Pelibatan Saniri Negeri dan Masyarakat Adat: Memastikan keputusan diambil melalui mekanisme adat yang sah, dengan tetap berpegang pada prinsip hukum.
3. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas: Pemerintah daerah harus memastikan setiap kebijakan dibuat secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Revisi atau Pencabutan Peraturan Negeri yang Bermasalah: Jika ditemukan peraturan yang bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi atau hukum adat, maka perlu ada mekanisme revisi atau pencabutan.
Hatapayo optimis bahwa dengan pendekatan berbasis hukum dan musyawarah, konflik Mata Rumah Perintah di Maluku Tengah dapat diselesaikan di bawah kepemimpinan Ozan – Mario.
“Jika langkah-langkah ini diterapkan dengan baik, bukan hanya konflik yang bisa diselesaikan, tetapi juga tercipta pemerintahan yang lebih adil dan berdaulat bagi masyarakat adat di Maluku Tengah,” pungkasnya.
