RUMMI:Diskrimsus POLDA Maluku Diminta Tetapkan Reymond Rumuy Sebagai Tersangka Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Rp 7,9 Miliar
JURNALISUTAMA.COM-Ambon,- Direktur CV Sepakat Bermitra, Reymond Rumuy, menjadi sorotan publik atas dugaan penyalahgunaan anggaran sebesar Rp 7,9 miliar yang dialokasikan untuk proyek pembangunan dan rehabilitasi SMA Negeri 4 Seram Bagian Timur (SBT). Dugaan ini memicu desakan dari berbagai pihak agar Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Diskrimsus) POLDA Maluku segera menetapkan Reymond Rumuy sebagai tersangka.(06/11/2024)
Berdasarkan hasil investigasi, dana sebesar Rp 7,9 miliar tersebut seharusnya digunakan untuk merevitalisasi fasilitas pendidikan yang menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat setempat. Namun, laporan masyarakat dan temuan lapangan mengindikasikan adanya kejanggalan dalam pelaksanaan proyek, termasuk pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi dan indikasi penggelapan anggaran.
Direktur Rumah Muda anti Korupsi, mendesak Dirkrimsus POLDA Maluku untuk segera mempercepat penyelidikan dan menetapkan tersangka. Proyek ini merupakan tanggung jawab besar yang menyangkut masa depan pendidikan generasi muda di SBT,” ujar Fadel Rumakat selaku Direktur Rumah muda anti korupsi.
Proyek pembangunan SMA Negeri 4 SBT telah menjadi isu penting karena kondisi sekolah yang dinilai memprihatinkan sebelum proyek dimulai. Namun, hingga kini, hasil rehabilitasi 13 item sesuai Laporan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) belum terlihat signifikan, bahkan ada beberapa item yang tidak terealisasi di lapangan.
Polda Maluku, melalui juru bicara resminya, menyatakan bahwa penyelidikan kasus ini masih berlangsung dan sedang dalam tahap pengumpulan bukti tambahan. “Kami berkomitmen untuk menangani kasus ini dengan transparansi dan profesionalisme. Tidak ada pihak yang kebal hukum,” tegasnya saat di konfirmasi wartawan media ini.
Masyarakat, khususnya warga SBT, menaruh harapan besar agar penegakan hukum dalam kasus ini berjalan dengan adil. “Kami ingin kasus ini segera diusut tuntas. Pendidikan anak-anak kami jangan sampai dikorbankan oleh praktik-praktik korupsi,” ungkap seorang wali murid.
Dengan meningkatnya tekanan dari berbagai elemen masyarakat, kasus ini menjadi ujian nyata bagi institusi hukum di Maluku Khususnya Polda Maluku, untuk membuktikan komitmennya dalam memberantas tindak pidana korupsi, terutama yang berdampak langsung pada pelayanan publik seperti pendidikan.
Apabila pihak kepolisian tidak Menindaklanjuti laporan yang telah kami layangkan sebelumnya, maka kami siap mengkonsolidasikan seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat sbt yang ada di ambon untuk melakukan aksi demonstrasi sampai penjahat pendidikan mendapatkan hukum setimpal.Tutupnya.(Kabiro provinsi: A.K.IPA)
