JURNALISUTAMA.COM-Kumpulan Mahasiswa kabupaten buru melakukan aksi demontrasi di depan kantor KPU dan Panwaslu provinsi maluku pada kamis. (05/12/2024).
Mereka menuntut KPU dan panwaslu provinsi maluku Agar mengevaluasi, KPU dan Panwaslu kabupaten buru yang gagal dalam tugas sebagai lembaga penyelenggara pemilihan kepala daerah di kabupaten buru berdasarkan asas pemilu.
Bukan itu saja ada juga beberapa poin tuntutan mereka kepada KPU dan Panwaslu provinsi Maluku bahwa. “Kami meminta dengan tegas KPI) dan BAWASLU Provinsi Maluku untuk mendesak KPU dan BAWASLU kabupaten Buru agar menindak lanjuti dugaan pelanggaran pemilu yang di lakukan oleh oknum PPK Kecamatan Namlea yang di anggap melanggar Kode Etik ketentuan pasal 461 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu” ujar pendemo.
Dan Kami juga meminta dengan tegas KPU Dan BAWASLU Provinsi Maluku untuk mendesak KPU Dan BAWASLU Kabupaten Buru dalam hal memperkuat pengawasan dan pengawalan di kecamatan waelata dan kecamatan lilialy.
Kami meminta dengan tegas KPU Provinsi Maluku untuk mengevaluasi KPU Kabupaten Buru karna pada saat perhitungan suara berlangsung KPU Kabupaten Buru tidak menampilkan hasil QUICK COUNT selama 2 hari.
Mahasiswa Aliansi kabupaten Buru juga meminta KPU Provinsi Maluku untuk mendesak KPU Kabupaten Buru agar metetapkan PSU pada Desa Debo Wae Kecamatan Waclata Sesuai dengan rekomendasi BAWASLU Kabupaten Buru.
Kami meminta dengan tegas KPU dan BAWASLU Provinsi Maluku untuk mengevaluasi KPU dan BAWASLU Kabupaten Buru untuk menindaklanjuti pelanggaran pemilu DPT luar yang mengikuti pencoblosa di Kabupaten Buru di Desa Debo Wae dan Desa Parbulu.
Setelah aliansi mahasiswa kabupaten buru melakukan aksi demontrasi, mereka mendapat tanggapan dari salah satu anggota Panwaslu Provisi maluku. Yaitu Astuti Usman.
Astuti sendiri menjelaskan bahwa ” kami harus rapat besok, setelah itu lusa baru kami menindak lanjuti, Ia juga menerangkan bahwa ” untuk penetapan kemenangan pemilihan di kabupaten buru belum dilakukan penetapan karena masih dalam proses rekap tingkat kecamatan dan juga tingkat kabupaten. Ujarnya.
Ia juga menerangkan bahwa ” Tuntutan tetap di laksanakan atau ditindak lanjuti, namun hasil pleno tidak bisah di ganggu jadwal pleno yah, jadi harus tetap berjalan”. Tutupnya.
Kabiro provinsi: A.K. IPA
