JURNALISUTAMA.COM,-Dalam politik, yang lemah logika biasanya paling cepat tersinggung. Itu pula yang terjadi ketika Basyir Tuhepaly, seorang intelektual yang kredibilitasnya tak terbantahkan, mengkritik Rovik Akbar Afifudin, anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, karena berbicara di luar tupoksinya. Kritik itu sederhana dan tepat: seorang anggota Komisi III, yang wilayah kerjanya adalah perencanaan pembangunan dan infrastruktur, seharusnya tidak memfokuskan diri pada isu-isu yang bukan ranah kerjanya seperti pengelolaan sampah dan air bersih. Apalagi jika dilakukan tanpa pemahaman mendalam atau kontribusi nyata.
Bicara soal isu penting, tapi di tempat yang salah, oleh orang yang salah. Ini bukan soal memperdebatkan kepedulian, tapi soal akurasi peran. Seorang legislator bukan pengamat media sosial. Tidak bisa asal tunjuk isu lalu merasa sedang bekerja. Politik adalah disiplin tanggung jawab, bukan pertunjukan basa-basi.
Respons balik dari pihak Rovik justru menunjukkan apa yang paling ditakutkan: tulisan defensif bertajuk “Menjawab Opini Basyir Tuhepaly: Menulis dengan Emosi, Mengabaikan Fakta,” yang tidak hanya gagal menangkap substansi kritik, tapi malah menggiring pembahasan ke ranah personal yang kering nalar. Saat seseorang menjawab kritik dengan serangan balik emosional, itu bukan kekuatan, itu kebingungan yang dibungkus arogansi.
Dan mari jujur: jika tulisan itu memang bernas, tidak akan ada kebutuhan untuk menyembunyikan logika di balik narasi yang emosional. Sayangnya, publik bisa menilai mana tulisan yang dibangun dengan akal sehat dan mana yang hanya muncul karena panik disorot.
Basyir tidak perlu menjawab. Tidak karena ia kalah dalam debat, tapi karena ia terlalu tinggi untuk diseret ke level diskusi yang miskin substansi. Diam dalam posisi benar jauh lebih mematikan ketimbang berteriak dalam posisi rapuh. Lagipula, sejak kapan opini panik pantas dianggap tantangan intelektual?
Kita bicara soal figur yang sudah teruji: Basyir adalah penafsir realitas, pembaca data, dan perumus argumen. Ia tidak sekadar mengkritik, ia mendidik publik melalui kritik. Dan kritiknya terhadap Rovik bukan soal pribadi, tapi institusional: ini tentang bagaimana seorang legislator memahami atau gagal memahami ruang kerjanya sendiri. Dan fakta-fakta itu jelas. Bahkan dalam isu seperti proyek air bersih di Dusun Kopapiyoni, Rovik hanya menunjuk kesalahan tanpa menghadirkan solusi. Di titik ini, fungsi legislatif berubah dari aktor pembangunan menjadi komentator lepas.
Kontribusi Rovik selama menjabat pun menyisakan banyak tanda tanya. Dari proyek embung yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat Kota Ambon hingga pernyataan-pernyataan yang lebih banyak retorika daripada langkah konkret. Dan celakanya, saat dikritik, ia tidak menjawab dengan data atau kerja, tapi dengan narasi menyedihkan yang bahkan tidak mampu menyentuh dasar argumen.
Kritik Basyir seharusnya jadi alarm bagi politisi sejenis: jika Anda tidak siap dikritik, Anda tidak siap menjabat. Publik tidak butuh penghibur baru di panggung legislatif, tapi wakil rakyat yang tahu cara bekerja, bukan sekadar tampil.
Jika kritik ini terasa menohok, itu karena kebenaran memang tidak pernah datang dengan kenyamanan. Dan jika Rovik merasa terusik, maka itu pertanda kritik Basyir tidak meleset sedikit pun. Dalam dunia politik, keberanian berpikir lebih penting daripada keberanian tampil. Dan dalam hal itu, Basyir menang telak, tanpa perlu bicara lagi.(JU.Latukonsina).
