JURNALISUTAMA.COM,- Rencana pemekaran wilayah di Negeri Urimessing oleh Pemerintah Kota Ambon terus memantik diskusi di kalangan masyarakat sipil. Ketua Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (AMPERA) Kota Ambon, Basyir Tuhepaly, menyampaikan pandangannya terhadap langkah tersebut pada Kamis (17/4/2025), menilai kebijakan ini sebagai terobosan yang layak diapresiasi.
Basyir menyebut pemekaran bukan sekadar penataan administratif, melainkan strategi penting untuk memperluas jangkauan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan di tingkat akar rumput.
“Ini bukan hanya soal membentuk desa baru, tapi soal mendekatkan negara ke masyarakat. Kami melihat ini sebagai langkah progresif dari Pemkot, yang menandakan keberanian politik dan komitmen terhadap keadilan sosial,” ujar Basyir.
Menurutnya, kompleksitas persoalan pelayanan publik—dari lambatnya birokrasi hingga kesenjangan akses—memerlukan pendekatan baru. Pemekaran wilayah, kata dia, adalah jawaban yang memungkinkan pembentukan sistem pemerintahan yang lebih responsif dan partisipatif.
“Desa baru berarti struktur baru, peluang baru. Ada ruang untuk penguatan identitas lokal, pelibatan generasi muda, dan penciptaan lapangan kerja melalui pembangunan institusi lokal,” jelasnya.
Dalam pernyataannya, Basyir juga memberikan penghargaan kepada Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, yang dinilainya telah mengambil langkah berani dan berpihak kepada masyarakat.
“Pak Bodewin menunjukkan sikap kepemimpinan yang membumi. Beliau tidak terjebak pada simbolisme kekuasaan, tapi justru hadir dengan pendekatan yang substantif dan berpandangan jauh ke depan,” katanya.
AMPERA, lanjutnya, akan terus terlibat dalam proses ini melalui pengawasan yang kritis namun konstruktif. Mereka mendorong agar setiap tahap pemekaran dilakukan secara inklusif, dengan melibatkan semua elemen masyarakat Negeri Urimessing—mulai dari tokoh adat hingga kelompok perempuan.
“Legalitas itu penting, tapi legitimasi sosial jauh lebih krusial. Pemekaran harus dirasakan dan diterima sebagai milik bersama,” tegasnya.
Rencana ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Ambon untuk membangun tata kelola lokal yang lebih adil dan efisien. Dukungan dari organisasi masyarakat seperti AMPERA menjadi elemen penting dalam memastikan kebijakan ini berjalan dengan akuntabilitas dan keberpihakan pada masyarakat.(Latukonsina)
