Mempunyai Hadas Politik: ASN, TNI Dan POLRI Harus Merawat Netralitas Di Pilkada Maluku
Oleh : Paman Nurlette
JURNALISUTAMA.COM,- Ambon,- Ketua DPD Perkumpulan Penasihat Dan Konsultan Hukum Indonesia Maluku (PERHAKHI Maluku)
Setiap ritual Politik Pemilu maupun Pilkada di Indonesia, acap kali anggota ASN, TNI dan POLRI diperhadapkan dengan godaan politik praktis, yang tak lain datang dari para politisi hitam yang memiliki libido politik serakah dan penguasa yang dahaga kekuasaan.
Pada pelaksanaan Pilkada serentak Nasional 2024 di Maluku, sangat dikhawatirkan jangan sampai instrumen aparatur Negara seperti anggota ASN, TNI dan POLRI dapat disulap menjadi pion politik oleh penguasa tangan besi untuk diterjunkan melakukan mobilisasi akar rumput secara politik praktis.
Sebab, seperti diketahui bahwa anggota ASN, TNI dan POLRI memiliki hadas politik, itu artinya mereka tidak boleh mengumbar aurat politik praktis secara terbuka di ruang publik dalam mendukung salah satu kandidat kepala daerah.
Tidak boleh dengan kekuasaan penguasa anggaran dan program, yang menempel di atas pundak sebagian anggota ASN, TNI dan POLRI, kemudian dimanfaatkan oknum-oknum aparatur Negara menjadi tumbal politik, yang notabenenya berbahaya bagi spirit persatuan dan kesatuan bangsa.
Pentingnya Merawat Netralitas ASN, TNI Dan POLRI Dalam Pilkada
Seyogianya seluruh aparatur Negara, baik ASN, TNI maupun POLRI di Maluku sudah seharusnya bersikap profesional, adil, bijak dan tidak diskriminatif atas dasar kepentingan kelompok, golongan atau politik dalam Pilkada Serentak Nasional.
Sebagai institusi Negara, TNI dan POLRI harus bersikap netral dan berdiri di atas kepentingan nasional dan daerah, bukan di atas kepentingan partai politik atau kelompok tertentu.
Terutama TNI sebagai lembaga pertahanan Negara, memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan dan keamanan Negara. Oleh karena itu, diharapkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, TNI harus menjadi role model untuk selalu bersikap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis.
Hal itu merupakan konsekuensi logis dari pilihan hidup sebagai abdi Negara. Makna esensial dari netralitas anggota ASN, TNI dan POLRI adalah tidak ikut berkompromi dan berkonspirasi atau bersaing dengan pihak, yang berkompetisi dengan kata lain tidak ikut cawe-cawe.
Dalam merawat integritas dan profesionalitas aparatur negara, maka Aparatur Sipil Negara bersama Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia sudah seharusnya netral. Netralitas yang dimaksud adalah bahwa setiap aparatur Negara tidak boleh ikut berpihak kepada kepentingan atau pengaruh pihak manapun.
Netralitas bagi ASN, TNI maupun POLRI berlaku sepanjang masih berdinas, sehingga Ia tidak diperkenankan menggunakan atribut atau pakaian lain. Hal ini bermakna selama seseorang menjadi fungsionaris pada institusi publik ada beberapa asas, prinsip dan norma yang harus dipatuhi dan ditaati. Salah satunya tidak boleh berafiliasi dengan parpol, karena sudah terikat dengan norma hukum maupun etika di institusinya.
Merawat Netralitas dalam politik praktis merupakan manifestasi komitmen anggota ASN, TNI dan POLRI untuk mematuhi rel-rel hukum yang berlaku selama proses pemilihan kepala daerah berlangsung. Anggota TNI dan POLRI hanya dapat berperan dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menjalankan kewenangan lain yang diberikan dalam Undang-undang selama tahapan Pilkada.
Oleh sebab itu, pentingnya Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Negara Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) wajib bersikap netral dalam pemilihan kepala daerah serentak Nasional di Maluku, karena sekali lagi mereka memiliki Hadast Politik alias dilarang ikut politik praktis dan berpihak kepada salah satu pasangan calon.
Dasar Hukum Sanksi Dan Larangan Politik Praktis Bagi Anggota ASN, TNI Dan POLRI
Larangan anggota ASN TNI dan POLRI tidak boleh melakukan politik praktis ialah telah termaktub secara eksplisit dalam rumusan Norma Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), kemudian Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), dan TAP MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang peran TNI-POLRI.
Anggota TNI dan POLRI dilarang ikut sebagai pelaksana dan tim kampanye sebagaimana diatur dalam norma Pasal 280 ayat (3), juga dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, pelaksana dan tim kampanye sesuai norma Pasal 306 Undang undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016.
Aturan hukum terkait netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada, juga sudah termaktub dalam surat keputusan bersama (SKB) Nomor 2 tahun 2022, Nomor 800-5474 tahun 2022, Nomor 246 tahun 2022, Nomor 30 tahun 2022, dan Nomor 1447. 1/PM.01/K.1/09/2022 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan Netralitas pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.
Konsekuensi logis dari ketidaknetralan anggota ASN, TNI dan POLRI dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada mengatur mengenai larangan dan sanksi berat berupa pemberhentian dengan tidak terhormat, bagi anggota yang melakukan politik praktis dan pelanggaran Pidana Pilkada.
Larangan yang dimaksud adalah tidak boleh memasang spanduk, baliho, atau alat peraga kampanye terkait pasangan calon Pilkada. Kemudian melakukan sosialisasi atau kampanye di media sosial, karena seorang ASN tidak diperbolehkan memposting, membagikan, memberikan komentar, atau menyukai konten terkait kampanye pasangan calon. Sebab, hal itu merupakan bentuk pelanggaran kode etik dan disiplin hingga pidana pemilu.
Kendati demikian, netralitas ASN berbeda dengan netralitas TNI dan POLRI dalam sebuah ritual politik. Perbedaan yang dimaksud adalah kalau anggota TNI dan POLRI tidak menggunakan hak pilihnya, baik untuk memilih seorang anggota legislatif, Kepala Daerah, maupun Presiden.
Sementara anggota ASN, berhak memilih, namun tetap dilarang untuk menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu kekuatan politik yang menjadi kompetitor Pilkada.
Peran ASN, TNI Dan POLRI Untuk Mewujudkan Pilkada Aman dan Damai.
Alasan penting netralitas anggota ASN, TNI dan POLRI harus dibutuhkan guna menciptakan iklim dinamika Pilkada yang produktif, konstruktif, damai, aman lancar di Maluku.
Tugas utama TNI dan POLRI pada pesta demokrasi adalah memastikan bahwa Pilkada serentak Nasional di Maluku berjalan sesuai dengan rel-rel hukum yang berlaku, sehingga menghasilkan Pilkada yang demokratis, jujur dan bersih.
Untuk menjamin kualitas demokrasi dan kepala daerah dan wakil kepala Daerah hasil Pilkada serentak Nasional di Maluku, selain merawat netralitas aparatur Negara, juga membutuhkan konsistensi, independensi, profesionalitas dan integritas dari penyelenggara Pemilu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
Fakta empiris membuktikan di lapangan pada saat terjadi ritual politik Pilkada Maluku 2018, penyelenggara pemilu diperhadapkan dengan dinamika politik yang sangat problematik dan dilematis, dimana rel-rel hukum ditabrak oleh para oknum aparatur Negara demi memuaskan libido politik para elit.
Sebut saja misalnya dulu sejumlah oknum ASN yang terang terangan mengumbar aurat keberpihakan kepada salah satu pasangan calon. Sementara oknum-oknum anggota aparat penegak hukum terindikasi mengintimidasi dan menyandera para kepala desa di Maluku atas nama kasus korupsi, dengan tujuan memperoleh insentif elektoral bagi pasangan calon yang didukung.
Realitas tersebut merupakan sebuah tragedi politik yang kala itu sangat memilukan serta menjadi luka dan duka demokrasi di Maluku.
Fenomena politik semacam itu, tidak hanya menghambat pertumbuhan demokrasi dan merusak ekosistem harmonisasi sosial, tetapi juga menabrak rel-rel hukum yang berlaku.
Di sisi lain penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu kala itu sepertinya tidak berdaya dan hanya bisa terbungkam atas potretan sosial yang terjadi dimasyarakat.
Terutama Bawaslu sebagai wasit demokrasi dengan konstruksi maha kota kembar yang ada di atas pundaknya, yaitu melaksanakan fungsi pengawasan sekaligus penanganan pelanggaran administrasi pemilu dapat di analogikan seakan akan seperti penyidik di kepolisian, penuntut di kejaksaan dan hakim dalam melakukan ajudikasi nya. Sehingga harus memiliki keberanian, profesional dan peka terhadap fenomena tersebut.
Dengan demikian, untuk merawat komitmen netralitas anggota ASN, TNI dan POLRI, serta mencegah sejarah kecelakaan demokrasi pada Pilkada 2018 tidak terulang kembali, maka diharapkan kepada aktor politik, tim sukses, pasangan calon, penguasa maupun masyarakat, agar tidak mencoba-coba menggoda anggota ASN, TNI dan POLRI untuk terjun langsung dalam politik praktis Pilkada serentak Nasional 2024 di Maluku.(JU.Latukonsina).
