LKBHMI Selenggarakan Law Talk: Menelisik Kebijakan Pilkada dan Posisi Pemuda dalam Kebijakan Politik
JURNALISUTAMA.COM,Ambon,- Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) sukses menyelenggarakan kegiatan diskusi bertajuk Law Talk di Warkop Ara, Pemda 1, Perumnas Poka, Kota Ambon. Kegiatan ini mengangkat tema “Menelisik Kebijakan Pilkada dan Posisi Pemuda dalam Kebijakan Politik” dan melibatkan sejumlah pemuda serta pemudi dari berbagai komunitas di Kota Ambon.
Acara ini menghadirkan dua pembicara utama, yaitu Elyza Abraham De Lima, Ketua Harian DPD KNPI Maluku, dan Fadjrin Rumalutur, seorang akademisi. Keduanya memberikan perspektif mendalam mengenai pelaksanaan Pilkada serentak 2024, termasuk dinamika kebijakan politik yang melibatkan generasi muda.
Dalam paparannya, Elyza menekankan kompleksitas Pilkada serentak 2024, yang menurutnya merupakan salah satu sistem demokrasi terbesar, termahal, dan terumit di dunia. Ia menyatakan, “Jadi, ini Pilkada serentak 2024, yang pertama kali diselenggarakan. Dan ini merupakan sistem demokrasi terbesar di dunia karena memfasilitasi kurang lebih 200 juta pemilih untuk menggunakan hak pilih mereka. Apresiasi untuk teman-teman LKBHMI karena sudah menyelenggarakan kegiatan ini tepat di detik-detik menuju masa tenang, tepat pukul 00.00 nanti malam.”
Selain itu, Elyza juga mengkritisi proses rekrutmen calon kepala daerah yang masih belum maksimal di Indonesia. Ia menyampaikan, “Banyak kelucuan yang terjadi, kan? Dalam setiap momen debat kandidat, ternyata proses rekrutmen calon kepala daerah yang berlangsung di partai politik ini belum maksimal. Akhirnya, figur-figur yang, mohon maaf, mungkin belum layak secara kapasitas untuk tampil menjadi pejabat publik dipaksakan maju, mungkin karena isi tas”. Ujar Elyza
Elyza juga menyinggung isu mahar politik yang sering menjadi sorotan dalam proses pencalonan kepala daerah. Ia berkata, “Calon-calon pemimpin kita yang nantinya akan menjadi pemimpin yang harusnya mensejahterakan rakyat mungkin tersandera juga karena isi tasnya terkuras selama proses validasi di partai politik. Sudah bukan rahasia umum, teman-teman juga mungkin ketahui proses-proses di partai politik di Indonesia sebelum ada putusan MK 20 Agustus tadi, mungkin istilahnya ada mahar politik. Bukan cuma orang mau menikah saja yang bawa mahar, tapi calon kepala daerah juga mesti bawa mahar.”
Sementara itu, akademisi Fadjrin Rumalutur menyoroti pengaruh generasi muda dalam politik. Ia mengungkapkan bahwa 52 persen pemilih di Indonesia merupakan anak muda, sehingga kesadaran politik mereka menjadi sangat penting. Ia berkomentar, “Kesadaran politik anak muda itu belum sepenuhnya terbentuk secara holistik. Kalangan kampus yang bersentuhan dengan dunia aktivisme biasanya memiliki kesadaran politik yang kritis. Anak muda, khususnya milenial dan Gen Z, biasanya bersifat kritis, dan itu sangat baik bagi kehidupan demokrasi kita.”
Fadjrin juga menyampaikan ide inovatif untuk menciptakan wadah belajar politik bagi generasi muda. Ia berkata, “Belakangan ini, beta ingin menginisiasi kabinet bayangan dan parlemen bayangan. Jadi, kita punya gubernur anak muda, kepala dinas anak muda, sekda anak muda. Ini bisa menjadi laboratorium pembelajaran politik dan tidak perlu terlalu formal. Kegiatan semacam ini bisa menjadi inkubasi untuk melahirkan pemimpin masa depan.”
Diskusi berlangsung interaktif, dengan peserta yang aktif bertanya dan menyampaikan pandangan mereka mengenai tantangan politik di Indonesia, khususnya di Maluku. Acara ini diharapkan menjadi momentum bagi pemuda untuk lebih berpartisipasi dalam proses politik dan kebijakan publik***.
Kontributor JU : Gibran Faqih Latuconsina, Provinsi Maluku
