Oleh: Nasrin. Sombalatu.
JURNAISUTAMA.COM, Maluku- Kasus dugaan korupsi penerimaan gratifikasi dalam proyek SBSN, revitalisasi Asrama Haji waiheru kota ambon senilai 27 milyar Tahun Anggaran 2021 yang di duga melibatkan kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi Maluku Dr. H ,M.pd yang saat itu, bertindak sebagai PPK( pejabat pembuat komitmen) dalam proyek dimaksud dengan nilai gratifikasi sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
Hal tersebut, merujuk pada laporan kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi Maluku saat itu yang dijabat oleh H.J.B.S.Ag, dengan nomor : 133/Kw.25/KP.04.1/01/2022 prihal : pengaduan yang di sampaikan kepada inspektur jenderal kementerian agama RI Cq. Inspektur investigasi, tanggal 18 januari 2022 lalu. Selanjutnya.
Perencanaan proyek pada kakanwil kemenag provinsi Maluku tidak menentukan, skala prioritas dan terkesan nepotisme pada kelompok pendukung, kepala kantor kementerian agama provinsi Maluku. Kepala kantor kementerian agama provinsi Maluku, tahun anggaran 2024 yang di duga menguras anggaran hingga 4 miliyar ruang parkiran, sementara anggaran yang di berikan tidak sesuai dengan hasil yang ada. Di saat yang sama, justru ada beberapa kementerian agama kabupaten buru selatan sampai saat ini, belum memiliki gedung atau kantor, seperti kantor kementerian agama kabupaten Maluku barat daya.
Selanjutnya. N. S. Kembali mengungkapkan bahwa selain proyek suap menyuap yang terjadi terkait gedung rehabilitasi bangunan Asrama Haji Waiheru kota Ambon, ada juga penelantaran bangunan Madrasah Aliyah Kejuruan(MAK) kabupaten seram bagian timur yang setelah di bangun sejak beberapa tahun lalu, namun sampai saat ini tidak pernah di fungsikan sama sekali hingga mengakibatkan fasilitas membelai sekolah hilang, dan sejumlah ruangan yang rusak, serta gedung tidak lagi terawat.
Selanjutnya, Kepala kantor wilayah kementerian agama telah berganti tiga kali, dari saudara F. M, S.Pd. M.Pd. pada tahun 2015-2020 yang membangun, kemudian di lanjutkan oleh saudara J. B. S.Ag. pada tahun 2020-2022, hingga saat ini di jabat oleh saudara Dr. H.Y. M.Pd.
Pada tahun 2022 sampai sekarang, namun gedung Madrasah Aliyah Kejuruan(MAK) kabupaten seram bagian timur tidak pernah di perhatikan sehingga bangun tersebut terbengkalai berakibat tidak ada kepercayaan masyarakat terhadap pimpinan Kepala kantor wilayah kementerian Agama provinsi Maluku dan kepala sekolah hingga saat ini, tingkat pendidikan tersebut telah menurun.
Selanjutnya, sikap kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi Maluku Dr.H.Y .M.Pd yang terkesan Nepotisme kepada sejumlah oknum Gp Anshor Maluku, yang dicurigai menjadi jembatan penghubung dengan mantan menteri agama Yaqut Kholil Khaumas.
Sejak masa kepemimpinan saudara Dr. H. Y, M.Pd, selaku kepala kantor wilayah kementerian provinsi Maluku, bahwa seluruh proyek yang berkaitan harus di peruntukan untuk kementerian agama di tingkat kabupaten kota, kini di tarik kembali dan di kendalikan secara langsung oleh kantor wilayah kementerian agama provinsi Maluku tanpa melibatkan pihak mana pun, yang ada di tingkat kabupaten kota sejak tahap perencanaan hingga pengawasan.
Selanjutnya N. S. minta dengan tegas kepada kepala kantor kementerian Agama Wilayah Provinsi Maluku agar segera memanggil dan mengevaluasi kedua pelaku yang di duga
melakukan pembiaran Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) oleh kepala kantor kementerian agama kabupaten Maluku tengah an. Oleh, T.T, bersama coordinator R. T. telah di duga kuat melakukan pemotongan uang hak ratusan pegawai kemenag Maluku tengah dengan alasan untuk pembiayaan peringatan HAB pada tahun 2023.
Kepala kantor kementerian agama agama Maluku, selanjutnya saudara T.T yang di duga kuat atas keterlibatan dalam mengatur SK Honorer Bodong bagi anak kandungnya untuk di angkat sebagai pegawai P3K, hal tersebut yang bersangkutan selama ini, terbukti sebagai pegawai kontrak di RSU Leimena Ambon. N.S. selanjutnya menyatakan bahwa Kepala kantor wilayah kementerian
provinsi Maluku, tidak pernah menindaklanjuti dan memberikan sanksi kepada jajarannya yang di duga, terlibat dalam kasus dugaan korupsi PIP T.A 2019-2020 dan pembangunan RKB SD dan SMP teonologi Kristen desa suli kecamatan salahutu kabupaten Maluku tengah tahun anggaran 20215-2021.
Tahun 2015 pihak SD-TK di bawah yayasan kasih bunda suli yang berkedudukan di kecamatan salahutu kabupaten Maluku Tengah dengan dana bantuan dari kementerian agama sebesar Rp: 200.000.0000 ( Dua ratus juta rupiah) yang di pergunakan untuk bangunan RKB namun, anggaran tersebut telah di duga dan di pangkas oleh pihak yayasan kasih bunda suli sebesar RP: 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran ganti rugi lahan.
Lanjut. N. S. Bahwa Pada tahun 2018 SD-TK suli kembali mendapatkan dana sarana prasarana dari kementerian agama RI sebesar Rp: 100.000.000 (Seratus juta rupiah) namun, di duga pemotongan sebesar Rp : 200.000.000 ( Dua ratus juta rupiah) untuk angsuran lahan. Selanjutnya, Pada tahun 2021 SD-TK mendapatkan dana dari kementerian agama RI dengan nilai sebesar : 200.000.000 ( Dua ratus juta rupiah) untuk pembangunan RKB namun, di duga di pangkas kembali atas perintah kepala sekolah yayasan kasih buda suli sebesar Rp : 32.000.000 (Tiga puluh dua juta rupiah) untuk bayar tanah dan dan jalan masuk sekolah.
Ungkap N. S. Kembali bahwa Pada tahun 2019 -2020 SD-TK dan SMP-TK mendapatkan dana program Indonesia pintar (PIP) setiap tahun masing-masing menerima sekolah sebesar Rp : 750.000.000 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah dan Rp : 100.000.000 (Seratus juta ribu rupiah) untuk ke polda Maluku dan hingga saat ini masih dalam proses penyelidikan.
