JURNALISUTAMA.COM, —Maluku, Seram Bagian Barat, 17 Maret 2025–Konflik terkait pencairan dana proyek pembangunan Rumah Tua Upu Rumasoal di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) kembali mencuat setelah Ateng, salah satu penerima proyek, menuduh Jodis Rumasoal mantan anggota DPRD Seram Bagian Barat mengambil alih dana yang telah dicairkan. Dalam pernyataan yang disampaikan kepada media, Ateng mengungkapkan bahwa dari total dana yang seharusnya cair, hanya Rp30 juta yang dapat digunakan untuk pekerjaan, sementara Jodis diduga telah mengambil sekitar Rp. 70 juta.
“Beta cuma urus uang beta tu beta kerja, tiba-tiba uang cair si Jodis ini ambil alih,” ujar Ateng. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan perjanjian awal, sisa dana proyek dipegang oleh perusahaan sebagai jaminan hingga pekerjaan selesai. Namun, Ateng mengaku terkejut saat Jodis mengambil alih proyek secara tiba-tiba.
“Jodis ada perjanjian dengan beta, kalau mau kerja rumah ini uang, karena si Jodis juga mau kerja. Tapi setahu beta, beta yang urus sampai selesai. Beta su beli barang-barang semua, beta mau kerja, tiba-tiba si Jodis ini seng mau, maunya dia kerja sendiri,” tegasnya.
Menurut Ateng, total dana yang telah dicairkan sejauh ini baru 35 persen, sementara 55 persen sisanya belum dicairkan. Ia menilai bahwa pengelolaan dana proyek ini menjadi tidak jelas dan menghambat kelanjutan pekerjaan.
“Untuk sekarang ini belum kerja, siapa yang mau kerja? Kalau sudah model begini, Uang sudah tidak terarah lagi, dengan uang cuman Rp30 juta, siapa mau naik gunung kerja macam begitu?” lanjutnya.
Ateng juga menilai bahwa berita yang dirilis oleh Jodis terkait proyek ini merupakan upaya yang dapat merugikan dirinya sendiri.
“Setahu beta, Pak Akbar bukan mau pake uang untuk pribadinya. Memang Jodis punya pokir, tapi dia sudah serahkan buat beta. Tiba-tiba uang cair, Jodis bakumalawang banyak, dia mau kerja sendiri,” katanya.
Sementara itu, Direktur CV Aurora, Irwan Hartawan, yang bertanggung jawab atas proyek ini, membenarkan bahwa sejak awal dirinya hanya berkomunikasi dengan Ateng terkait pekerjaan, meskipun Jodis disebut sebagai pemilik pokir dalam proyek tersebut.
“Beta fikirnya Ateng yang kerja, tapi seng tau bagemana Jodis yang ambil alih,” ujarnya.
Irwan juga menegaskan bahwa perusahaan tidak menggunakan sisa dana proyek dan masih menyimpannya sesuai perjanjian awal.
“Untuk uang sisa masih aman direkening perusahan, perusahaan seng pake uangnya. Perusahaan simpan sesuai perjanjian dipernyataan bahwa katong akan simpan, selesai proyek katong akan cairkan sisanya,” jelasnya.
Namun, akibat polemik ini, kelanjutan proyek menjadi tidak pasti. Menurut Irwan, pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah meminta agar proyek diaudit, mengingat pembangunan tersebut juga dihadiri oleh Penjabat (PJ) Bupati SBB yang meletakkan batu pertama.
Inspektorat dan tim audit pun dipastikan akan turun tangan untuk memeriksa jalannya proyek ini, guna memastikan transparansi penggunaan dana dan mencari solusi atas permasalahan yang muncul.
Kasus ini menyoroti pentingnya pengelolaan dana proyek yang transparan serta kepatuhan terhadap kesepakatan awal guna menghindari sengketa antara pihak-pihak yang terlibat(*)
