Opini  

Ambon dan Tata Kota yang Gagal: Bodewin, Apakah Kau Masih Mendengar?

Oleh: Yusran Marasabessy
Ketua Aliansi Mahasiswa Pemerhati Pedagang Pasar Mardika (AMP3M)

JURNALISUTAMA.COM, Maluku- Kota Ambon hari ini tidak sedang baik-baik saja. Kota yang semestinya menjadi etalase budaya dan pusat ekonomi di timur Indonesia justru dibiarkan tumbuh tanpa arah.

Trotoar diubah menjadi tempat berdagang, ruko-ruko berdiri tanpa perhitungan di atas hak pejalan kaki, dan jalanan utama seperti Lingkar Pasar Batu Merah nyaris tak lagi manusiawi. Apakah ini wajah kota yang ingin kita banggakan?

Di tengah kekacauan ini, satu nama patut dimintai tanggung jawab: Bodewin Wattimena, Wali Kota Ambon. Sejak menjabat sebagai Penjabat hingga kini resmi menjadi Wali Kota, tak satu pun pembenahan signifikan yang bisa dibanggakan.

Bahkan, sejak masa awal menjabat sebagai PJ, tanda-tanda kegagalan sudah tampak jelas. Penataan kawasan Pasar Mardika yang seharusnya menjadi prioritas malah menambah pelik persoalan. Para pedagang kaki lima dibiarkan tumpah ruah ke badan jalan, trotoar disulap menjadi lapak, dan ruang publik perlahan lenyap di tengah kepentingan jangka pendek.

Program revitalisasi pasar yang digembar-gemborkan tak kunjung menyentuh persoalan mendasar: keadilan ruang bagi pedagang kecil dan keteraturan tata kota. Akses publik terampas, mobilitas warga terhambat, dan kesemrawutan menjadi pemandangan sehari-hari.

Dalam banyak kesempatan, alih-alih menunjukkan ketegasan, Pemkot justru lebih sering bersikap reaktif dan tambal sulam, seolah tak pernah punya cetak biru kota yang jelas.

Ironisnya, Pemerintah Kota seperti kehilangan konsep tentang kota itu sendiri. Kota bukan hanya tempat tinggal elite dan kendaraan pribadi; ia adalah rumah bagi semua: pejalan kaki, pedagang kecil, pengendara roda dua, dan rakyat jelata. Tapi di bawah kepemimpinan Bodewin, kota ini tampak dikelola seperti pasar malam: sesak, gaduh, dan tanpa rencana jangka panjang.

Dalam situasi seperti ini, suara Gunawan Mochtar sebagai Wakil Komisi III DPRD Kota Ambon justru patut diapresiasi. Kritiknya dalam sidang paripurna bukan sekadar ocehan politisi mencari panggung, tapi teriakan seorang wakil rakyat yang masih mau mendengar denyut keresahan warganya. Gunawan mungkin bagian dari sistem, tapi bukan berarti ia harus ikut diam ketika kota dikelola seperti ladang proyek, bukan ruang hidup.

Ada yang mengatakan, mengapa Gunawan baru bicara sekarang? Tapi sejujurnya, lebih baik bicara hari ini daripada terus diam demi kenyamanan politik. Di tengah sunyinya suara legislatif yang lebih sibuk membangun relasi kekuasaan daripada menyuarakan kepentingan rakyat, kritik Gunawan menjadi nafas segar. Ia bukan sempurna, tapi setidaknya ia tidak ikut pura-pura tuli.

Kini, bola ada di tangan Wali Kota. Apakah kritik akan dijawab dengan kerja nyata, atau lagi-lagi ditutupi dengan seremoni dan pencitraan? Ambon tak butuh banyak janji, hanya satu: tatanan kota yang berpihak pada warganya, bukan hanya pada pemilik modal atau pemilik jabatan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *