JURNALISUTAMA.COM, Jayapura, 17 Juni 2025 — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua menyatakan sikap tegas dan mengecam pernyataan Wali Kota Jayapura yang menyebut akan
“mengembalikan” warga pegunungan ke kampung halaman jika mereka kembali melakukan aksi demonstrasi di Kota Jayapura.
Pernyataan itu dinilai sebagai bentuk diskriminasi, rasisme, dan pelanggaran hak warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. LBH Papua menyebut ucapan tersebut tidak hanya memecah belah masyarakat, tetapi juga menunjukkan sikap arogan dan otoriter dari seorang kepala daerah yang seharusnya mengayomi seluruh warga.
“Pernyataan itu melanggar prinsip demokrasi, hukum, dan hak asasi manusia. Ini sangat berbahaya dan berpotensi memicu konflik horizontal di tengah masyarakat,” tegas Festus Ngoranmele, S.H., Direktur LBH Papua.
Atas sikap tersebut, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua telah melayangkan surat teguran resmi kepada Wali Kota Jayapura karena dinilai melanggar Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) serta asas perlindungan HAM yang seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap pejabat publik.
Hak Demonstrasi Dilindungi Konstitusi
LBH Papua menegaskan bahwa hak warga untuk menyampaikan pendapat di muka umum dijamin dalam UU No. 9 Tahun 1998 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Warga dari wilayah pegunungan memiliki hak yang sama dengan warga lainnya untuk tinggal, bekerja, dan menyuarakan pendapat di Kota Jayapura.
“Ini bukan hanya soal etnis atau asal daerah. Ini soal hak sebagai warga negara. Kota Jayapura adalah milik bersama, bukan milik segelintir orang,” lanjut Festus.
LBH Papua Desak Wali Kota untuk:
- Mencabut pernyataan yang diskriminatif dan bertentangan dengan hukum.
- Meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat pegunungan yang merasa tersinggung.
- Menjamin hak dan perlindungan hukum bagi warga yang berdemonstrasi secara damai.
- Membuka ruang dialog demi mencegah diskriminasi dan menjaga keharmonisan warga.
LBH Papua mengingatkan bahwa seorang pejabat publik tidak boleh sembarangan mengeluarkan pernyataan yang bisa menciptakan stigma dan memperkuat ketimpangan sosial di tengah masyarakat. Negara hukum harus menjamin kesetaraan setiap warga tanpa kecuali.(Red)
