JURNALISUTAMA.com, AMBON— Ketua Perkumpulan Pemuda Peduli Daerah Maluku (PPDM),Yusran Marasabessy, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku untuk segera mengevaluasi alokasi anggaran sebesar Rp14,5 miliar yang diperuntukkan bagi rehabilitasi rumah dinas Gubernur Maluku.
Dalam keterangannya kepada wartawan,Yusran Marasabessy menilai anggaran tersebut tidak sejalan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Maluku saat ini. Ia menyebutkan bahwa masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, mulai dari infrastruktur, fasilitas pendidikan, hingga pelayanan kesehatan.
“Di tengah berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, penggunaan anggaran sebesar itu untuk merehabilitasi rumah dinas gubernur terasa tidak proporsional. Ini menunjukkan kurangnya keberpihakan pada kebutuhan rakyat,” ujar Yusran Marasabesy Senin, 17 Juni 2025.
PPDM menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena itu, pihaknya meminta DPRD untuk tidak hanya menjalankan fungsi legislasi, tetapi juga pengawasan secara kritis terhadap kebijakan anggaran eksekutif.
“Kami tidak menolak pemeliharaan aset negara. Namun, perlu rasionalitas dan skala prioritas dalam pembiayaannya. Keputusan ini bisa memicu ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” tambahnya.
Sebagai bentuk kontrol sosial, PPDM menyatakan siap menggandeng elemen masyarakat sipil dan organisasi kemasyarakatan lainnya guna mendorong pengelolaan anggaran yang lebih berpihak kepada kepentingan publik.
