JURNALISUTAMA.com, AMBON– Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPC PERMAHI) Ambon mendesak Pemerintah Provinsi Maluku untuk bersikap transparan dalam penggunaan anggaran proyek renovasi rumah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku. Desakan ini muncul seiring sorotan publik terhadap besarnya dana yang digelontorkan sejak 2019 hingga 2025.
Ketua DPC PERMAHI Ambon, Rizky Gunawan, menilai pemerintah daerah cenderung sembrono dalam menerapkan regulasi terkait penunjukan perusahaan pelaksana proyek tersebut.
“Pemerintah harus berhati-hati dan tidak asal dalam menggunakan peraturan untuk menunjuk perusahaan dalam proyek bernilai miliaran rupiah ini. Harus transparan,” kata Rizky dalam keterangan tertulis, Senin (15/6/2025).
Menurutnya, proyek renovasi rumah jabatan gubernur sejak 2019 hingga 2023 telah menelan anggaran sebesar Rp 5,4 miliar. Kini, pada masa pemerintahan gubernur baru, proyek kembali menyedot anggaran senilai Rp 14,5 miliar. Proyek ini pun tengah dikerjakan secara terburu-buru dengan alasan kondisi bangunan mengalami kerusakan berat dan ringan.
Berdasarkan informasi yang disampaikan pejabat Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku, proyek ini dikelola oleh dua perusahaan, yakni PT Cipta Utama Jaya dan CV Seram Utara Raya, melalui mekanisme penunjukan langsung dengan mengacu pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2020.
Namun, Rizky menyatakan bahwa penggunaan peraturan tersebut tidak tepat.
“Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2020 memang penting dalam sistem pengadaan barang dan jasa, tetapi tidak secara spesifik mengatur proyek mendesak untuk rumah jabatan gubernur,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemprov seharusnya merujuk pada regulasi yang lebih umum seperti Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Rizky juga menyoroti kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan sedikitnya 40 persen dari belanja barang dan jasa kepada usaha kecil dan koperasi, serta mengutamakan penggunaan produk dalam negeri dengan tingkat komponen lokal (TKDN) dan bobot manfaat perusahaan (BMP) minimal 40 persen.
“Dalam situasi defisit dan efisiensi anggaran seperti saat ini, transparansi menjadi hal yang sangat krusial. Tanpa itu, publik akan terus mempertanyakan kejelasan anggaran proyek ini,” katanya.
Ia menambahkan, pengerjaan proyek yang sedang berlangsung pun masih menyisakan tanda tanya besar di tengah ketidakjelasan informasi kepada publik, terutama soal alokasi dan justifikasi anggaran yang disebut-sebut terus membengkak.
“Jangan sampai proyek ini menjadi ladang praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ini harus menjadi perhatian bersama agar pembangunan benar-benar menyentuh prinsip good governance. Maluku harus lebih baik,” tegas Rizky.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Provinsi Maluku terkait desakan PERMAHI Ambon.
