Oleh: Basyir Tuhepaly
JURNALISUTAMA.COM, Ambon—Belum lama ini, sebuah artikel yang terbit di media siber memuat dugaan bahwa relasi antara Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah terlihat “tidak mesra”. Artikel tersebut tidak menyajikan kutipan langsung dari pihak terkait, tidak memuat hasil wawancara, dan tidak menyebutkan adanya upaya konfirmasi maupun hak jawab dari pejabat yang disebut.
Menurut saya, penyajian seperti ini berpotensi melanggar prinsip utama jurnalisme, yakni verifikasi dan keberimbangan. Menilai keharmonisan kerja antara dua pejabat publik semata-mata dari intensitas kebersamaan mereka dalam agenda tertentu adalah pendekatan yang lemah. Pemerintahan tidak dijalankan berdasarkan gestur atau penampilan panggung, melainkan melalui struktur kerja, regulasi, dan pembagian tugas administratif.
Media siber, sebagaimana tercantum dalam Pedoman Media Siber Dewan Pers, wajib memuat informasi yang akurat dan tidak menyesatkan. Jika mengangkat dugaan atau isu yang menyangkut kehormatan dan kredibilitas seseorang, media wajib menyertakan konfirmasi dan memberi ruang hak jawab kepada pihak yang diberitakan. Artikel medis siber di maluku, sayangnya, tidak memenuhi unsur tersebut.
Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah dalam beberapa dokumentasi resmi justru tercatat hadir dalam forum-forum strategis secara bergantian maupun bersama, seperti dalam pertemuan rekonsiliasi sosial, deklarasi damai Pemilu, serta program penguatan kelembagaan masyarakat. Kehadiran atau ketidakhadiran dalam satu momen tidak bisa serta-merta dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya disharmoni.
Saya tidak menafikan bahwa publik berhak mengawasi kinerja pemimpinnya, dan media memiliki peran penting dalam proses itu. Tetapi, framing yang tidak berbasis data—terlebih jika disampaikan dalam bentuk berita, bukan opini—berpotensi mencederai etika jurnalistik, serta menyesatkan persepsi publik.
Saya mengajak rekan-rekan media untuk menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. Kritisi pejabat boleh, bahkan penting. Tapi jangan abaikan asas praduga tak bersalah, jangan abaikan keharusan konfirmasi, dan jangan abaikan hak publik untuk menerima informasi yang utuh dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebagai penutup, saya mengingatkan bahwa di tengah tahun politik dan kerapuhan kepercayaan publik terhadap media, satu-satunya jalan bagi media siber untuk tetap dipercaya adalah dengan menjaga akurasi, integritas, dan akal sehat dalam setiap narasi yang dipublikasikan.
