JURNALISUTAMA.COM, Ambon – Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2029 yang direncanakan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menuai gelombang penolakan. Kali ini, kritik keras datang dari kalangan mahasiswa.
Muhamad Umar Lewen, mahasiswa Universitas Pattimura (Unpatti), menilai gagasan tersebut sebagai bentuk kemunduran serius demokrasi dan ancaman nyata terhadap kedaulatan rakyat.
Umar menegaskan, pengalihan mekanisme Pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat ke pemilihan oleh DPR bukan sekadar perubahan teknis, melainkan pembajakan hak politik warga negara.
“Jika kepala daerah dipilih oleh DPR, maka rakyat hanya dijadikan penonton. Ini jelas bertentangan dengan semangat reformasi dan demokrasi yang diperjuangkan dengan pengorbanan besar,” Ujarnya Umar dalam pernyataan tertulis yang diterima media ini, Sabtu 3 Januari 2025.
Menurutnya, wacana tersebut berpotensi mempersempit ruang partisipasi publik sekaligus membuka peluang transaksi politik di balik meja.
Pemilihan oleh DPR, kata Umar, rawan dipenuhi praktik politik patronase, kompromi kepentingan, hingga korupsi kekuasaan.
“Ketika pemimpin daerah lahir dari kesepakatan elite, maka loyalitasnya bukan lagi kepada rakyat, tetapi kepada kepentingan politik tertentu,” tegasnya.
Dirinya menilai, rencana tersebut mencederai prinsip otonomi daerah yang seharusnya memberi ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menentukan pemimpinnya sendiri.
Dikatakan, demokrasi lokal adalah fondasi penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara pusat dan daerah.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh elemen masyarakat—mahasiswa, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga tokoh adat dan agama, untuk bersatu menolak wacana tersebut sebelum dilegalkan dalam kebijakan negara.
“Suara rakyat adalah roh demokrasi. Ketika suara itu dicabut, maka yang tersisa hanyalah kekuasaan tanpa legitimasi,” tuturnya.
Umar menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh dikorbankan atas nama efisiensi atau stabilitas politik semu.
“Vox populi, vox Dei. Kedaulatan rakyat bukan untuk ditawar, apalagi dipindahkan ke ruang-ruang elite,” pungkasnya. (JU.I)
