Oleh : Kaleb W Risaputty
Dirut Jurnalis Utama Nusantara.
JURNALISUTAMA.COM, – AMBON, Peredaran Minumas Keras (Miras) lokal Jenis Sopi masih menjadi kemelut dan masalah baik bagi Petani Mayang/ Enau sebagai bahan baku pembuatan miras jenis Sopi maupun para pedagang sopi di Maluku, seperti terjadinya sweeping yang dilakukan oleh Lantamal IX Ambon di Pelabuhan Penyeberangan Hunimua sabtu Lalu. (18/02/2025).
Salah satunya Terkait tidak adanya Peraturan Daerah Provinsi Maluku terkait dilegalkan atau tidaknya Peredaran Sopi di wilayah Maluku, Baik dalam bentuk Perda Provinsi maupun Perda Kabupaten/Kota, sehingga dengan dasar tidak adanya Perda maka dalam penegakan hukum, Pihak APH menjerat penjual sopi yang di anggap ilegal ini dengan UU dan Aturan yang umumnya di jerat kepada pelaku peredaran miras modern dengan dasar aturan sebagai berikut :
A. Aturan Perundang – undangan Tentang Miras
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
4. Permendag No. 25 Tahun 2019
5. Pasal 492 ayat (1) KUHP lama
6. Pasal 316 ayat (1) UU 1/2023 tentang KUHP baru
B. Peraturan Perundang-Undangan Terkait ketertiban umum :
1. Pasal 492 ayat (1) KUHP lama.
2. Pasal 316 ayat (1) UU 1/2023 tentang KUHP baru.
Pemusnahan Barang Bukti Miras Harus Berketetapan Hukum
Hal yang jangal dan tidak sesuai dengan Prosedur Hukum adalah ketika
Tim Intel Lantamal IX dan Pomal Lantamal IX gagalkan aksi penyelundupan Minuman Keras Tradisional jenis Sopi di Pelabuhan Ferry Hunimua, Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Malteng Pada Hari Sabtu, 15/02/2025 Kemarin.
Yang mana pada operasi tersebut Lantamal IX Ambon berhasil menggagalkan Sejumlah 1,4 Ton Miras yang di selundupkan dan akan dibawa ke kota Ambon ini, seharusnya barang bukti beserta dengan orang yang membawa Miras tersebut dibawa ke Polres atau polsek terdekat, bukan malah di bawah ke Kantor Pomal Lantamal IX apalagi sampai barang bukti yang disita akan dimusnahkan di Lantamal IX dengan melibatkan Forkopimda, tanpa melalui Proses Hukum, sekalipun pelanggaran Hukum tergolong tindak Pidana Ringan (Tipiring), yang pada intinya Pihak Lantamal IX Ambon dan Forkopimda di larang melakukan pemusnahan BB tanpa melalui Proses Hukum.
Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota Harus Mengambil Sikap.
Pemerintah Daerah Provinsi Maluku serta Kabupaten/Kota dan DPRD harus mengambil sikap terkait persoalan masyarakat sebagai Petani maupun Pedagang Sopi, terkait nasib dan legalitas mereka yang tidak tidak jelas ini.
Harus Ada Kejelasan Hukum dalam Bentuk Peraturan Daerah terkait Sopi apakah di legalkan dengan ketentuan tertentu atau di ilegalkan dan di Haramkan juga dengan ketentuan agar ada kejelasan bagi masyarakat kecil. Sebab selain sopi yang saat ini menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat, sopi juga merupakan Minuman Tradisional yang sering di pakai sebagai minuman Adat dalam Upacara Adat yang sakral dalam tradisi Masyarakat Maluku.
Jangan Sampai Miras import beredar bebas di masyarakat sedangkan minuman Tradisional /Lokal dilarang peredarannya.(Red).
