Jurnalisutama.com, AMBON — Negara Indonesia adalah negara hukum. Seharusnya, setiap aktivitas di dalamnya menjiwai nilai-nilai hukum agar harmonisasi kehidupan bernegara tetap terjaga. Namun, realitas di lapangan justru menunjukkan potret suram: hukum kerap dilanggar, bahkan oleh pihak yang seharusnya menjaganya.
Informasi dari lapangan yang dilansir dari Tim Jurnalisutama mengungkap adanya aktivitas ilegal solar oplosan di kawasan PT DOK Wayame, Talake, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Dalam gelap malam, diduga sebanyak 10 ton BBM jenis solar oplosan dari jaringan ilegal disalurkan secara senyap ke dalam area perusahaan.
Yang lebih mengejutkan, selain melibatkan pihak swasta, praktik ini diduga turut menyeret oknum aparat kepolisian. Solar oplosan tersebut disuplai menggunakan mobil tangki tanpa identitas resmi dan tanpa kelengkapan pajak. Kendaraan itu disebut-sebut milik seorang berinisial SJ asal Passo, yang kerap keluar-masuk area PT DOK dengan pengawalan ketat oleh pihak kepolisian.
Tim di lapangan menyebutkan, pada malam kejadian, dua personel yang diduga anggota Polresta Ambon terlihat meninggalkan area DOK Wayame menggunakan sepeda motor bebek menuju Mapolresta. Tak lama berselang, sebuah mobil Suzuki APV berpelat DE 1719, yang dikendarai oknum polisi, juga terlihat meninggalkan lokasi, diduga untuk mengawal jalannya aktivitas ilegal tersebut.
Fungsionaris PC IMM Kota Ambon, Halim Hitimala, menegaskan bahwa pengawalan itu diyakini dilakukan untuk memastikan operasi ilegal berjalan mulus tanpa kecurigaan dari aparat lain maupun masyarakat.
“Hal ini berpotensi mengancam marwah institusi kepolisian dan menggerus esensi negara hukum,” ujarnya.
Menurut Halim, operasi solar oplosan yang dilindungi aparat jelas hanya menguntungkan kelompok tertentu, baik perusahaan maupun oknum aparat, sambil mengorbankan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Padahal, institusi kepolisian memiliki kewajiban sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 untuk menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan akuntabel. Begitu pula PT DOK yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
“Jika perusahaan dan aparat kepolisian berkompromi untuk mengamankan kepentingan ilegal, maka hukum tidak lagi berpihak pada rakyat. Ini adalah bentuk kejahatan tersistematis yang harus dilawan,” tegas Halim Hitimala.
Ia menambahkan, jika rakyat terus diam, maka mereka akan terus diperbudak dan tak pernah merasakan keadilan sejati di negeri ini
