JURNALISUTAMA.COM, SBB,-Menanggapi pernyataan dari Mantan Kepala BPKAD (Siti Khotijah) yang menurut Kabid Aset dinilai terlalu mendramatisir keadaan dengan menjadikannya sebagai pihak yang terdzolimi itu adalah keliru serta mengabaikan statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara yang taat dan loyalitas yang harus tetap terjaga. Karena apa yang terjadi realitanya bahwa dalam penatausahaan aset, diatur secara ketat untuk menjamin tertib administrasi dan mencegah kerugian keuangan daerah.
Sebagaimana Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (merupakan pembaruan dari Permendagri No. 19 Tahun 2016), serta Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan BMD.
Bahkan temuan BPK dalam LKPD Unaudited yakni masih terdapat penatausahaan BMD, baik itu dokumen kepemilikan dan fisik yang menjadi sorotan. Atas dasar tersebut, apalagi pasca pelantikan kemarin sebagai Kabid Aset, saya harus memastikan bahwa cukup orangnya saja yang mutasi; aset bergerak maupun tidak bergerak jangan lagi ikut termutasi sebagaimana kejadian-kejadian sebelumnya sehingga dalam penatausahaan aset menjadi tidak memadai. Ini karena bawaan dari masa lalu.
Dalam regulasi pengelola Barang Milik Negara/Daerah bahwa PNS yang dimutasi juga wajib menyerahkan kembali kendaraan ke OPD lama, bukan membawanya ke tempat kerja baru, karena aset tersebut melekat pada jabatan, bukan pada orang. Jadi sebagai ASN, bahkan Mantan Kepala BPKAD yang sudah tentu memahami manajemen aset, seharusnya tidak perlu sampai pada tahap penarikan. Apalagi yang bersangkutan saat menjabat sebagai Kepala BPKAD itu selalu menekankan agar aset daerah harus berada sebagaimana yang tercatat dalam KIB masing-masing OPD. Atas dasar pernyataan inilah, saya menilai Ibu Siti sengaja mendramatisir situasi hingga lupa akan kapasitasnya sebagai Aparatur Sipil Negara.(Red)
