JURNALISUTAMA.COM, Ambon,- Aksi yang digelar pada Jumat, 21 Agustus, kembali menyoroti persoalan pengelolaan dana hibah untuk kampus PSDKU Universitas Pattimura (UNPATTI) di Kabupaten Kepulauan Aru. Dalam aksi tersebut, BPD Permaru Maluku mendesak Kapolda Maluku segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang dinilai memiliki keterkaitan dengan persoalan tersebut.
Sekretaris Umum BPD Permaru Maluku, A. Roiminak, meminta agar mantan Bupati Kepulauan Aru, Johan Gonga, serta mantan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Aru yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD, turut dipanggil untuk dimintai keterangan terkait kebijakan dan pengelolaan anggaran hibah PSDKU Aru saat mereka masih menjabat.
Menurutnya, dana hibah untuk PSDKU Aru mencapai sekitar Rp80 miliar, yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru sejak masa kepemimpinan Johan Gonga. Anggaran tersebut disebut mencapai sekitar Rp10 miliar setiap tahun hingga 2024.
Dana hibah tersebut pada awalnya dialokasikan untuk mendukung peningkatan fasilitas dan pengembangan pendidikan di kampus PSDKU UNPATTI Dobo. Namun, dalam perkembangannya, muncul dugaan bahwa penggunaan anggaran tersebut tidak sesuai dengan tujuan awal pemberian hibah.
“Kami berharap Kapolda Maluku segera melakukan pemanggilan terhadap 61 saksi. Sampai saat ini, sebanyak 38 orang telah dimintai keterangan, tetapi belum ada kejelasan mengenai pemeriksaan selanjutnya,” ujar A. Roiminak.
Ia menegaskan, BPD Permaru Maluku akan terus mengawal proses hukum terkait persoalan PSDKU Aru. Menurutnya, aksi tersebut tidak akan berhenti sampai aparat penegak hukum memberikan kejelasan terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran yang tengah ditangani.
“Saya selaku Sekretaris Umum BPD Permaru Maluku akan terus mengawal kasus PSDKU Aru. Aksi hari ini akan terus berlanjut sampai persoalan ini mendapatkan kejelasan dan pihak-pihak yang terbukti melakukan penyalahgunaan anggaran diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
JU_IDL
