Rektor IAIN Ambon Diduga Blokir Akses Transportasi Warga, Picu Protes Keras
JURNALISUTAMA.COM,- Ambon, 8 Desember 2024 – Pemblokiran akses transportasi di area Gedung Biologi Lama IAIN Ambon, yang telah berlangsung sejak 4 Desember 2024, menuai sorotan publik. Rektor IAIN Ambon, Prof. Zainal Abidin Rahawarin, diduga menjadi aktor di balik kebijakan ini, yang kini memicu protes keras dari warga sekitar dan mahasiswa yang terdampak.
Dalam sebuah video yang viral di media sosial, seorang warga terdengar melontarkan kritik tajam terhadap tindakan rektor.
“Rektor ini dia biadab, seng ada punya jiwa kemanusiaan rektor ini,” ujar warga tersebut.
Informasi yang berkembang menyebutkan bahwa pemblokiran ini diduga dipicu oleh konflik pribadi antara Rektor Prof. Zainal dan salah satu pesaingnya, Prof. Adam Latuconsina, dalam pemilihan rektor beberapa bulan lalu. Kebijakan tersebut disebut-sebut berdampak langsung pada beberapa dosen dan mahasiswa yang tinggal di sekitar area yang diblokir.
Hasil wawancara pada 8 Desember 2024, pukul 16.08 WIT, dengan seorang petugas keamanan di lokasi menegaskan bahwa mereka hanya menjalankan instruksi dari Bagian Umum kampus.
“Kalau itu ditanya di bagian umum, kami hanya terima perintah soal itu. Kami tidak tahu menahu tentang hal sebab akibat, kami hanya mengawal material sampai di atas saja. Sisanya itu bagian umum punya urusan, kami hanya terima arahan saja,” ujar petugas tersebut.
Sejumlah spekulasi muncul terkait alasan kebijakan ini. Salah satu dugaan menyebutkan bahwa pemblokiran ini mungkin terkait dengan proyek renovasi atau perbaikan di area Gedung Biologi Lama, namun hingga kini belum ada klarifikasi resmi dari pihak kampus.
Sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi yang berbasis agama, IAIN Ambon diharapkan mampu menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Jika dugaan bahwa kebijakan ini didasari oleh konflik pribadi terbukti benar, maka hal ini dapat mencoreng citra institusi dan menimbulkan kesenjangan sosial yang lebih dalam.
Warga sekitar kampus, yang sering menggunakan jalur tersebut untuk aktivitas sehari-hari, mengeluhkan akses alternatif yang tidak memadai. Kritik terhadap kebijakan ini terus berkembang, terutama karena dampaknya dirasakan secara luas oleh mahasiswa dan masyarakat sekitar.
Langkah yang dinantikan saat ini adalah klarifikasi resmi dari pihak rektorat dan upaya mediasi untuk mencari solusi terbaik. Institusi pendidikan seharusnya menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan sebagai bagian dari tanggung jawab sosialnya. Polemik ini diharapkan dapat segera diselesaikan demi menjaga harmoni antara kampus dan masyarakat sekitar.
Kontributor: GF
