Putusan MK Nomor 150/2024: Antara Peluang Atau Konflik Kepentingan

Jurnalisutama.com Ambon – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon mengadakan Talkshow bertajuk “Putusan MK Nomor 150/2024: Antara Peluang atau Konflik Kepentingan”.

Kegiatan ini berlangsung pada Minggu malam di sebuah kedai yang terletak di depan Kampus IAIN Ambon, dengan mayoritas peserta terdiri dari mahasiswa IAIN Ambon dan kader HMI, 26/01/25

Diskusi yang dimulai pukul 20.30 WIT ini membahas secara mendalam implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024, yang menyatakan bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Advokat tidak berlaku bagi dosen PNS yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Bansa Hadi Sella, S.Hi., advokat sekaligus praktisi hukum, menyampaikan bahwa putusan ini memberikan peluang bagi dosen PNS untuk terlibat dalam pemberian bantuan hukum. Namun, ia menyoroti pentingnya menjaga profesionalisme dosen sebagai pendidik utama. “Minimnya advokat yang mau membela hak-hak kaum termarginalkan, seperti tanah-tanah hak ulayat, menjadi tantangan besar. Dalam konteks ini, peran dosen PNS dapat menjadi solusi, tetapi tetap harus ada pengawasan agar tidak terjadi tumpang tindih tugas,” jelasnya.

Dr. Nasaruddin Umar, M.H., akademisi IAIN Ambon, menegaskan bahwa Tridarma Perguruan Tinggi menjadi landasan kuat dalam mendukung putusan ini. “Akademisi memiliki kewajiban moral untuk mengabdikan diri kepada masyarakat. Melalui bantuan hukum dari dosen PNS, kita dapat memberikan akses keadilan yang ekonomis bagi masyarakat yang kurang mampu,” katanya. Menurutnya, ini adalah bentuk nyata dari kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung keadilan sosial.

Dr. Syarifudin, akademisi IAIN Ambon lainnya, memberikan analisis filosofis berdasarkan pemikiran Al-Farabi. Ia menekankan pentingnya nilai-nilai kebajikan dalam setiap keputusan hukum. “Menurut Al-Farabi, masyarakat yang baik adalah masyarakat yang dibangun di atas dasar nilai moral dan keadilan. Oleh karena itu, keputusan ini dapat membawa manfaat jika dijalankan dengan komitmen terhadap nilai-nilai tersebut,” ujarnya.

Diskusi yang dihadiri oleh puluhan mahasiswa ini berhasil membuka ruang refleksi kritis tentang dampak putusan MK tersebut. Meski memberikan peluang besar bagi dosen PNS untuk lebih berperan dalam masyarakat, tantangan profesionalitas dan pembagian peran tetap menjadi perhatian utama, Tutupnya

Kontributor: Gibran F. Latuconsina

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *