JURNALISUTAMA.COM, Ambon, 26 Juni 2025 — Suasana kawasan Pasar Mardika Ambon kembali memanas hari ini setelah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan penertiban terhadap pedagang yang berjualan di luar area yang ditetapkan. Aksi ini menuai protes keras dari sejumlah pedagang, khususnya mereka yang hingga kini belum mendapatkan tempat berjualan resmi di Gedung Baru Pasar Mardika.
Yanto Ohorella, Koordinator Bidang Organisasi DPW IKAPPI Maluku, menyebut peristiwa ini sebagai bukti nyata bahwa Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah gagal total dalam membangun sistem pengelolaan pasar yang tertib, transparan, dan berpihak pada pedagang kecil.
“Penertiban hari ini hanya menambah luka bagi pedagang. Ketika negara hadir tanpa solusi, maka aparat hanya menjadi alat penindas, bukan pelindung rakyat kecil,” tegas Yanto Ohorella.
IKAPPI Dilibatkan di Awal, Ditinggalkan di Tengah Jalan
IKAPPI Maluku, kata Yanto, sejak awal telah digandeng secara resmi dalam koordinasi penataan dan penertiban pedagang Pasar Mardika. Dalam pertemuan antara DPD IKAPPI Kota Ambon, DPW IKAPPI Maluku, dan jajaran Dinas Perindag — termasuk Kepala Bidang UPTD Rofri Wattimuri — keterlibatan IKAPPI bahkan ditegaskan langsung oleh Kadis Perindag kepada staf pengelola gedung baru, Chrisye Matatula:
“Kamu tidak mengenal organisasi lain selain IKAPPI.”
Namun, realitas yang terjadi justru mencederai semangat kemitraan tersebut. Banyak rekomendasi dan kontribusi teknis yang diberikan oleh IKAPPI tidak diakomodasi, bahkan diabaikan.
“Kami tidak hanya hadir memberikan kritik, tapi solusi. Tapi setelah semua kontribusi kami, kebijakan justru berubah dan berjalan tanpa arah. Lalu kami bertanya: sebenarnya ada apa dengan pengelola gedung ini?” ujar Yanto.
Pengelolaan Pasar Penuh Tanda Tanya
Yanto juga menyoroti ketertutupan dalam proses pengelolaan Gedung Baru Pasar Mardika. Ia mempertanyakan transparansi pengambilan keputusan dan distribusi tempat usaha yang kerap menimbulkan kecemburuan di kalangan pedagang.
“Terlihat jelas ada yang ditutup-tutupi. Ketika prosedur tidak dijalankan dan organisasi yang sah dipinggirkan, maka itu pertanda ada konflik kepentingan yang disembunyikan,” ujarnya.
Desakan Evaluasi Kepemimpinan Disperindag
Melihat situasi yang terus memburuk dan ketidakmampuan dalam menjaga komunikasi yang sehat antara pemerintah dan pedagang, Yanto Ohorella secara tegas menyampaikan desakan kepada Gubernur Maluku:
“Kadis Perindag harus dievaluasi, bahkan dicopot. Ia gagal menjaga kemitraan, gagal mengelola pasar, dan gagal menata pedagang dengan adil. Tidak layak pejabat seperti itu tetap diberi mandat mengurus urat nadi ekonomi rakyat.”
Pasar Mardika Milik Publik, Bukan Milik Pengelola Tertentu
Menutup pernyataannya, Yanto menegaskan bahwa Pasar Mardika bukanlah milik satu lembaga, pengelola, atau individu tertentu. Pasar ini adalah ruang publik milik rakyat.
“Gedung baru tidak boleh jadi simbol ketimpangan baru. Kalau pengelola menutup ruang partisipasi dan keadilan, maka kami akan buka semua tabir yang ditutupi. Jangan main-main dengan nasib rakyat kecil,” tutupnya.(Red)
