JURNALISUTAMA.COM, Kota Tual – Proses pembentukan Koperasi Merah Putih di Desa Fiditan menuai sorotan tajam. Sejumlah pemuda lokal yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pemuda Desa (FKB) mengaku kecewa dan merasa dipinggirkan. Di tengah janji pemerintah pusat untuk memperkuat ekonomi desa, justru lahir kecurigaan adanya praktik elitis yang tertutup dan manipulatif.
“Kami merasa proyek koperasi ini hanya kedok. Dari awal tidak ada sosialisasi. Kami, pemuda yang aktif dari dulu, seolah dianggap tidak penting. Yang masuk malah orang dari luar,” ungkap HE, salah satu pemuda FKB, dengan nada geram.
Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, setiap desa diwajibkan membentuk Koperasi Merah Putih sebagai alat penguatan ekonomi kerakyatan. Namun di Fiditan, program ini justru jadi pemicu ketegangan antara pemerintah desa dan elemen pemuda.
“Koperasi ini seharusnya jadi milik masyarakat. Tapi kami curiga ini hanya alat untuk segelintir orang yang ingin mengatur anggaran tanpa transparansi,” lanjut HE.
Dari informasi yang dihimpun, dana desa Fiditan dalam dua tahun terakhir berkisar Rp1,2 hingga Rp1,4 miliar, dengan proyeksi kenaikan di tahun 2025. Namun, warga mengeluhkan tidak adanya pelaporan terbuka terkait penggunaan dana, terlebih menyangkut pembentukan koperasi tersebut.
“Bagaimana mungkin proyek sebesar itu tidak ada laporan ke masyarakat? Anggota koperasi ditentukan diam-diam. Tidak ada musyawarah, tidak ada forum desa,” ujar seorang tokoh masyarakat yang meminta namanya dirahasiakan karena alasan keamanan.
RS, pemuda FKB lainnya, menambahkan bahwa diskriminasi terhadap anak muda lokal terasa sangat terang-terangan. Pendidikan rendah dijadikan alasan untuk tidak melibatkan mereka, padahal sebagian besar kegiatan sosial di desa selama ini digerakkan oleh pemuda.
“Biar kami tidak sarjana, tapi kerja nyata kami sudah lama jalan. Dari bersih-bersih kampung sampai urus anak putus sekolah, semua kami yang mulai. Sekarang tiba-tiba ada koperasi, dan kami dibuang seperti sampah,” ungkap RS dengan nada kecewa.
Pemerintah Desa Fiditan hingga kini belum memberikan klarifikasi atau tanggapan resmi atas protes ini. Ketegangan mulai terasa ketika sejumlah pemuda mencoba meminta audiensi, namun tidak mendapat respon.
Seorang tokoh senior desa yang aktif dalam bidang adat menyarankan agar pemuda menempuh jalur resmi namun tetap waspada terhadap potensi penyalahgunaan wewenang.
“Koperasi itu alat ekonomi. Tapi kalau dari awal dasarnya sudah tidak jujur, maka itu akan jadi bom waktu. Fiditan bisa pecah kalau ini tidak ditangani bijak,” tegasnya.
FKB menyatakan akan menyusun laporan resmi dan mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Inspektorat Daerah untuk melakukan audit atas alokasi dana desa dan mekanisme pembentukan koperasi. Mereka juga membuka ruang bagi masyarakat umum untuk bersolidaritas.
“Kami bukan mau ribut. Kami hanya tidak mau dibodohi. Kalau pemerintah tidak bisa berlaku adil, maka jangan salahkan kalau kami turun jalan,” tutup RS.
Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan wawancara langsung dengan dua pemuda Fiditan, RS dan seorang pemuda lain berinisial HE, serta hasil telaah terhadap dokumen kebijakan nasional. Demi keamanan narasumber dan menjaga etika jurnalistik, sebagian identitas disamarkan. Pemerintah Desa Fiditan diberi ruang untuk memberikan hak jawab kapan pun diperlukan. (Red)
