Pemuda dan Politik di Maluku.
JURNALISUTAMA.COM,Maluku,- Sebuah Refleksi Kritis tentang Tantangan dan Peranannya dalam Pengambilan Kebijakan.(24/11/2024).
Di Maluku, sebuah provinsi dengan sejarah panjang konflik sosial dan perbedaan budaya, pemuda memiliki posisi yang kian relevan dalam menentukan arah kebijakan politik. Namun, meskipun potensi mereka untuk mengubah keadaan cukup besar, ada berbagai tantangan yang harus dihadapi agar mereka bisa berperan aktif dalam pengambilan kebijakan politik. Dalam hal ini, kita akan menggali berbagai kendala yang dihadapi oleh pemuda di Maluku serta peluang yang masih terbuka lebar untuk mereka dalam proses perubahan politik.
Mengapa Pemuda Diperlukan dalam Politik?
Pemuda sering dianggap sebagai kelompok yang penuh energi, ide-ide baru, dan potensi untuk menciptakan perubahan. Namun, di banyak tempat, terutama di daerah-daerah yang memiliki tantangan sosial politik seperti Maluku, pemuda lebih sering dilihat sebagai objek politik daripada sebagai subjek yang aktif dalam pembuatan keputusan. Mereka seharusnya dilihat sebagai bagian integral dari setiap kebijakan yang melibatkan masa depan bangsa, baik itu kebijakan ekonomi, pendidikan, maupun pengelolaan sumber daya alam.
Menurut sebuah laporan yang diterbitkan oleh The Economist Intelligence Unit, Indonesia saat ini masih tergolong sebagai negara dengan “demokrasi cacat” yang rentan terhadap masalah seperti ketidaksetaraan akses politik dan ketiadaan ruang bagi generasi muda untuk menduduki posisi strategis dalam pemerintahan (The Economist Intelligence Unit, 2023). Di Maluku, fenomena ini lebih terlihat jelas. Banyak pemuda yang merasa tidak punya ruang untuk berpartisipasi dalam politik, baik melalui pemilu, forum diskusi, maupun organisasi kemasyarakatan. Pola ini tidak hanya berpotensi merugikan mereka secara pribadi, tetapi juga menghambat kemajuan politik dan sosial di daerah tersebut.
Politik Identitas dan Fragmentasi Sosial
Maluku, yang terdiri dari beragam suku, agama, dan budaya, kerap kali dihantui oleh politik identitas yang memperburuk polarisasi sosial. Pemuda di Maluku, yang seharusnya bisa menjadi kekuatan persatuan, justru sering terjebak dalam dinamika politik yang lebih mengedepankan perbedaan daripada kesamaan. Salah satu contoh nyata adalah ketegangan antara kelompok-kelompok agama dan etnis yang mengarah pada pemilihan umum yang sangat tersegmentasi, berdasarkan identitas primordial. Hal ini menghalangi terbentuknya dialog politik yang lebih terbuka dan inklusif, yang seharusnya menjadi kekuatan pemuda untuk menciptakan kebijakan yang lebih adil bagi semua lapisan masyarakat.
Dalam studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), ditemukan bahwa pemuda di Maluku, meskipun memiliki potensi untuk menggerakkan perubahan, terhambat oleh pandangan sempit yang mengedepankan loyalitas suku dan agama dalam menentukan pilihan politik mereka (LIPI, 2022). Politik identitas ini, meskipun memberikan rasa solidaritas kelompok, sering kali menciptakan batas-batas yang memperburuk polarisasi sosial dan merugikan kemajuan politik yang lebih luas.
Pendidikan politik di Indonesia, terutama di daerah-daerah seperti Maluku, masih sangat terbatas. Banyak pemuda yang terjebak dalam pola pikir apatis terhadap politik karena kurangnya pemahaman tentang bagaimana kebijakan dibuat dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi di dalamnya. Banyak dari mereka yang hanya mengenal politik sebagai urusan “elite” yang jauh dari kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini memperburuk apatisme politik yang pada akhirnya membuat pemuda di Maluku merasa tidak berdaya untuk mengubah nasib mereka.
Pendidikan politik yang tidak memadai, serta keterbatasan akses terhadap informasi yang kredibel dan bebas, telah menyebabkan banyak pemuda tidak terlibat dalam proses pemilihan umum, forum diskusi kebijakan, atau bahkan pengawasan terhadap implementasi kebijakan publik. Pemuda yang tidak teredukasi dalam politik akan kesulitan untuk memahami pentingnya hak mereka dalam mengawal kebijakan, apalagi terlibat aktif dalam membuat kebijakan.
Di banyak daerah, termasuk Maluku, generasi muda sering kali terhalang oleh struktur kekuasaan yang kaku. Partai politik dan struktur pemerintahan, yang sebagian besar masih dikuasai oleh tokoh-tokoh senior, tidak memberikan ruang yang cukup bagi pemuda untuk berkiprah. Bahkan dalam banyak kasus, posisi strategis di pemerintahan tidak disediakan untuk pemuda, atau jika pun ada, lebih sering terisi oleh pemuda yang sudah memiliki koneksi dengan jaringan kekuasaan daripada mereka yang murni berpotensi tetapi kurang dikenal.
Salah satu contoh dari hal ini adalah ketidakberdayaan banyak pemuda di Maluku dalam mengakses jalur politik melalui partai politik. Sistem patronase yang masih kuat di Indonesia, termasuk di Maluku, cenderung membatasi ruang gerak pemuda yang tidak memiliki kedekatan dengan elit politik setempat.
Di Maluku, ekonomi adalah masalah besar yang memengaruhi hampir setiap aspek kehidupan, termasuk partisipasi politik. Pemuda yang hidup dalam kemiskinan cenderung lebih fokus pada kebutuhan sehari-hari daripada memperhatikan perkembangan politik. Banyak pemuda yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan pengangguran, yang membuat mereka merasa tidak punya banyak pilihan selain bertahan hidup.
Kondisi ekonomi ini juga menciptakan kesenjangan yang semakin besar antara pemuda yang tinggal di daerah perkotaan dan mereka yang tinggal di daerah pedesaan. Pemuda di daerah pedesaan, terutama yang tinggal di pulau-pulau kecil, sering kali merasa terabaikan dalam hal akses terhadap pendidikan yang layak, lapangan pekerjaan, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam politik.
Peluang yang Tersedia
Namun, meskipun tantangan tersebut nyata, ada beberapa peluang yang bisa dimanfaatkan oleh pemuda untuk terlibat lebih dalam dalam politik dan kebijakan publik di Maluku.
Pemilu 2024 merupakan momen yang sangat penting bagi pemuda di Maluku untuk memperkuat posisi mereka dalam politik. Pemilu ini, dengan adanya sistem pemilu langsung, memberi kesempatan bagi pemuda untuk terlibat lebih jauh, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon legislatif. Pemilu adalah sarana bagi pemuda untuk mengatur ulang arah kebijakan politik yang lebih inklusif dan berorientasi pada masa depan mereka. Sayangnya, banyak partai politik yang lebih cenderung memilih kandidat dari kalangan yang lebih tua, yang sering kali tidak dapat merepresentasikan suara pemuda.
Namun, hal ini bisa diubah dengan upaya serius dari pemuda untuk terlibat dalam politik praktis, mencalonkan diri sebagai kandidat legislatif, dan membangun jaringan yang lebih kuat. Selain itu, pemuda juga perlu menjadi agen pengawasan terhadap kebijakan publik dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai alat untuk mengontrol transparansi dan akuntabilitas.
Pemuda di Maluku memiliki akses yang lebih besar ke media sosial dan teknologi digital dibandingkan sebelumnya. Ini adalah peluang besar untuk memperkuat pengaruh mereka dalam politik. Media sosial dapat menjadi platform untuk mendiskusikan isu-isu penting, mengorganisir gerakan, dan menyuarakan aspirasi mereka dalam forum publik. Pemuda perlu memanfaatkan media ini untuk membangun kampanye yang menyuarakan isu-isu yang relevan bagi mereka, seperti pendidikan, lapangan pekerjaan, dan keadilan sosial.
Penting bagi pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan program-program pendidikan politik yang menargetkan pemuda, tidak hanya di kota-kota besar tetapi juga di daerah-daerah terpencil. Program ini bisa berupa pelatihan keterampilan kepemimpinan, diskusi tentang kebijakan publik, serta kampanye penyadaran tentang hak-hak politik yang dimiliki oleh pemuda. Pemuda yang teredukasi secara politik akan lebih siap untuk terlibat dalam proses politik yang lebih kompleks dan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pembuatan kebijakan.
Tantangan yang dihadapi oleh pemuda di Maluku dalam terlibat dalam politik dan pengambilan kebijakan publik memang besar, tetapi potensi mereka untuk menjadi agen perubahan tidak bisa diabaikan. Dengan memanfaatkan kesempatan seperti pemilu 2024, memperkuat pendidikan politik, dan menggunakan teknologi digital sebagai alat untuk mempengaruhi kebijakan, pemuda di Maluku dapat menciptakan perubahan yang lebih inklusif dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Kini saatnya bagi pemuda Maluku untuk memanfaatkan potensi mereka secara maksimal dan meraih masa depan politik yang lebih baik.
Kontributor JU : Provinsi Maluku.(Gibran Faqih Latuconsina)
