JURNALISUTAMA.COM, Di negeri kepulauan yang dijanjikan “BBM satu harga”, justru kita menyaksikan wajah ganda dari tata kelola energi: satu sisi menunjukkan tanggung jawab sosial, sisi lain memperlihatkan ketelanjangan kuasa yang mengeksploitasi. Saparua, sebuah pulau kecil di jantung Maluku Tengah, baru-baru ini kembali jadi panggung dari dua peristiwa yang patut dicermati secara jernih, tajam, dan adil.
Pertama, pengelola SPBU Pieter Patty yang keliru menetapkan harga BBM sempat menjual Pertamax seharga Rp12.800, padahal harga resmi dari Pertamina sejak 1 Mei 2025 adalah Rp12.700. Namun, alih-alih membela diri atau menyalahkan sistem, mereka membuka posko pengembalian uang, mencatat detail transaksi, dan melibatkan camat serta aparat. Mereka bahkan menggandakan nilai kompensasi kepada konsumen. Sebuah contoh langka tentang itikad baik di tengah birokrasi yang acap kali bebal.
Sebaliknya, SPBU Kompak CV Gilbert justru menunjukkan gejala berbahaya: pelanggaran harga yang berulang, penggunaan alat tak standar di masa lalu, dan kini menjual BBM lebih mahal dari ketentuan resmi, tanpa rasa gentar. Kenapa? Karena SPBU ini diketahui berada di bawah kendali keluarga elite politik setempat. Lokasinya berdiri di depan rumah pejabat. Afiliasi kekuasaan mereka membentuk tembok tak kasatmata yang seolah kebal dari teguran maupun sanksi.
Ini bukan sekadar soal Rp100. Ini tentang bagaimana celah kecil dalam kebijakan dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi dalam skala besar. Kita tahu betul—di wilayah pulau seperti Saparua—tidak ada banyak pilihan, dan tidak ada banyak suara. Ketika harga BBM lebih mahal di tanah sendiri, sementara pemerintah pusat mengkampanyekan keadilan energi, maka yang dipertanyakan bukan hanya kejujuran SPBU, tetapi juga kredibilitas negara dalam menjalankan fungsinya.
Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yang diperbarui dengan Perpres 117 Tahun 2021, serta Permen ESDM Nomor 20 Tahun 2021, setiap pelaku usaha BBM wajib menjual sesuai harga resmi. Pelanggaran terhadap aturan ini bukan hanya pelanggaran administratif, tapi penghinaan terhadap prinsip keadilan yang dilindungi konstitusi. Maka ketika SPBU di bawah kendali elite politik melanggar aturan, dan tetap beroperasi seperti tak terjadi apa-apa, kita sedang berhadapan dengan impunitas oligarkis—ketika kekuasaan melindungi pelanggaran dengan tameng relasi keluarga dan jabatan.
Pertanyaannya sederhana: jika yang melanggar adalah mereka yang menyusun aturan, siapa yang tersisa untuk menegakkan keadilan? Apakah hukum masih relevan jika hanya tegas kepada rakyat kecil, namun bungkam terhadap pengusaha-politik yang menjual BBM seenaknya?
Kita yang hidup di Maluku Tengah, yang saban hari mengandalkan BBM untuk perahu, kendaraan, dan listrik, tidak bisa terus-menerus diam. Karena jika praktik ini terus dibiarkan, maka bukan hanya harga BBM yang naik—harga kepercayaan masyarakat kepada negara juga akan jatuh bebas.
Sudah waktunya Pertamina tidak sekadar melayangkan surat peringatan. Sudah waktunya pemerintah daerah membuka mata dan telinga, bukan menutup hidung di tengah bau menyengat korupsi kecil yang dilegalkan. Audit menyeluruh, pembekuan izin operasional, serta transparansi publik harus jadi langkah konkret—bukan basa-basi.
Dan kepada kita yang muda: jangan pernah ragu bicara, walau kita tahu pelanggar berdiri di rumah kekuasaan. Karena diam di depan ketidakadilan, adalah bentuk lain dari menjadi kaki tangan penindas.(Red|Basyir Tuhepaly)
