OPERASI PT. WMP ATAS TANAH ULAYAT ADAT TIDAK SAH SECARA HUKUM – PEMDA DAN APH HARUS NETRAL DAN TIDAK TERLIBAT

OPERASI PT. WMP ATAS TANAH ULAYAT ADAT TIDAK SAH SECARA HUKUM – PEMDA DAN APH HARUS NETRAL DAN TIDAK TERLIBAT

JURNALISITAMA.COM, Malteng,- Kasus pertambangan yang melibatkan PT Waragonda Minerals Pratama (WMP) di Negeri Haya, Maluku Tengah, kembali menjadi sorotan hukum dan publik.(05/04/2025).

Aktivitas perusahaan yang menggarap tanah ulayat adat tanpa persetujuan masyarakat setempat merupakan bentuk nyata dari pengabaian hukum adat, hak asasi manusia, dan prinsip tata kelola lingkungan yang berkelanjutan.

Situasi ini semakin rumit ketika ada indikasi bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) dan Aparat Penegak Hukum (APH) diduga turut terlibat atau setidaknya berpihak pada kepentingan korporasi, bukan pada kepentingan rakyat dan hukum yang berlaku.

Tanah ulayat adat adalah bagian dari hak kolektif masyarakat adat yang diakui oleh konstitusi dan hukum nasional. Ditegaskan dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Artinya, keberadaan tanah ulayat adat dan hak-hak yang melekat pada masyarakat adat tidak bisa diabaikan oleh negara, pemerintah daerah, ataupun korporasi. Setiap keputusan yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah ulayat harus mendapat persetujuan sah dari masyarakat adat setempat.

Selain konstitusi, perlindungan hak ulayat juga diatur dalam beberapa regulasi utama, antara lain; Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengakui kedudukan desa adat sebagai bagian dari sistem pemerintahan desa, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, yang menegaskan bahwa hutan adat bukan bagian dari kawasan hutan negara, sehingga negara tidak berhak memberikan izin tanpa persetujuan masyarakat adat, dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mewajibkan adanya persetujuan masyarakat dalam setiap rencana pembangunan yang berdampak lingkungan.

Berdasarkan regulasi di atas, operasi PT WMP tanpa persetujuan masyarakat adat adalah bentuk pelanggaran hukum yang serius.

Berdasarkan fakta yang ada, PT WMP diduga telah melakukan berbagai pelanggaran hukum, PT WMP disebut baru mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi pada tahun 2023, tetapi telah melakukan aktivitas tambang sejak 2021. Hal ini bertentangan dengan Pasal 158 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Aktivitas tambang yang dilakukan PT WMP diduga merusak lingkungan tanpa adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang sah. Pasal 36 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Masyarakat Negeri Haya secara konsisten menolak aktivitas PT WMP karena merusak tanah ulayat adat mereka. Jika tanah tersebut memang dimanfaatkan tanpa persetujuan sah masyarakat adat, maka tindakan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perampasan hak atas tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 385 KUHP.

Dalam kasus ini, ada indikasi bahwa Pemda Maluku Tengah dan Provinsi Maluku dan beberapa oknum APH diduga berpihak pada PT WMP, atau setidaknya membiarkan operasi yang jelas-jelas bermasalah secara hukum terus berlangsung. Hal ini melanggar asas netralitas dan keadilan dalam hukum.

Sebagai pejabat publik, Pemda dan APH wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, termasuk melindungi masyarakat adat dari praktik eksploitasi yang tidak sah.

Jika Pemda atau APH terbukti memfasilitasi atau melindungi operasi ilegal ini, maka mereka dapat dijerat dengan Pasal 421 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang oleh pejabat yang merugikan masyarakat, serta Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jika ada indikasi suap atau gratifikasi yang melibatkan pejabat.

Rekomendasi dan Langkah Hukum Kepada Pemerintah Daerah agar segera Mengevaluasi dan membatalkan izin PT WMP jika ditemukan pelanggaran hukum, serta Menghormati keputusan masyarakat adat Negeri Haya yang telah menolak keberadaan PT WMP, sehingga dapat Memastikan bahwa kebijakan pembangunan di Maluku Tengah selaras dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial.

Kepada Aparat Penegak Hukum agar bertindak secepatnya Menyelidiki dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan PT WMP, termasuk izin tambang dan dampak lingkungan, Mengambil langkah hukum terhadap oknum pemerintah dan APH yang diduga berpihak pada kepentingan korporasi serta memastikan penegakkan hukum tanpa diskriminasi dan memastikan keadilan bagi masyarakat adat.

Kepada PT Waragonda Minerals Pratama Segera menghentikan operasi di Negeri Haya jika tidak memiliki izin yang sah dan persetujuan masyarakat adat, harus patuh dan Menghormati hukum adat dan hukum nasional yang berlaku di wilayah Maluku Tengah, serta Bertanggung jawab secara hukum dan sosial atas dampak lingkungan dan sosial yang telah ditimbulkan.

Operasi PT WMP atas tanah ulayat adat Negeri Haya tidak sah secara hukum dan bertentangan dengan prinsip keadilan bagi masyarakat adat. Pemda dan APH harus netral dan tidak terlibat dalam mendukung aktivitas pertambangan ilegal ini. Negara harus berpihak kepada rakyat, bukan kepada kepentingan korporasi yang mengabaikan hak-hak masyarakat adat dan merusak lingkungan.

Saatnya hukum ditegakkan dengan benar tanpa diskriminasi, tanpa kepentingan politik, dan tanpa tekanan korporasi.

Muhammad Ali Suneth (KABID Hukum dan HAM DPP KONSPERAM)