Ngamuk – Ngamuk Dilokasi Perkebunan PT. SIM, Pemerintah Negeri Eti Bawa Masyarakat Pelita Jaya Ke PN Dataran Hunipopu.
JURNALISUTAMA.COM, SBB,- Tindak lanjut dari hasil pertemuan mediasi dari Keluarga Tuhuteru dan Olczewski, yang di laksanakan di Balai Lewkewa, Negeri Eti dan berdasarkan Bukti Jual – Beli Tanah antara kedua belah pihak Keluarga, dan bukti – bukti lainnya yang melahirkan kesepakatan damai, yang di mediasi oleh pemerintah negeri Eti, mengakibatkan Beberapa oknum masyarakat Dusun Pelita Jaya Ngamuk – ngamuk saat Kedua keluarga tersebut meninjau Lokasi Perkebunan Pisang Habaka Sabtu, 01 Ferbuari 2025 lalu.
Tidak Hadir Dalam Pertemuan Mediasi, Oknum Masyarakat Pelita Jaya Buat Keributan Di Lokasi Perkebunan PT. SIM
Oknum masyarakat Dusun Pelita jaya mencegat aktifitas tersebut dengan alasan tidak diberitahukan kepada mereka, padahal sebelumnya dalam pertemuan di hari jumat, 31 januari 2025 kemarin, Pemerintah negeri Eti telah mengundang 3 kepala dusun yaitu Pelita Jaya, Resetlement, dan Pulau Osi beserta Para Tokohnya untuk hadir dalam pertemuan mediasi tersebut.
” Kami sudah mengundang mereka (Perwakilan masyarakat) namun undangan tersebut tidak diresponi, ketiga perwakilan dari dusun tidak ada satupun yang hadir, sekarang mereka melakukan tindakan yang terus berulang – ulang, dengan menghambat pekerjaan dari PT. Space Islan Maluku (SIM) serta melakukan tindakan anarkis, mulai dari Pemalangan Jalan sampai mendatangi lokasi kerja PT. SIM serta melakukan pengancaman terhadap karyawan PT. SIM yang sedang beraktifitas, dengan alasan bahwa lahan tempat dimana PT. SIM berinvestasi adalah lahan milik Mereka”. Ujar Salah Satu Staf Pemerintah negeri eti.
Setelah dilakukan mediasi antara kedua belah pihak keluarga tanpa kehadiran Perwakilan Masyarakat ketiga dusun tersebut, berdasarkan bukti – bukti ternyata area perkebunan tersebut merupakan Hak Kepemilikan dari Keluarga Olczewski yang dibeli dari Keluarga Tuhereru, dan hal ini di akui oleh keluarga Tuheteru yang hadir pada saat dilakukan mediasi di Balai Leukewa Negeri Eti.
Agar lebih diperjelas setelah terjadinya keributan pada hari sabtu, 01 januari 2025 lalu, Pemerintah Negeri Eti menyurati Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu untuk Membantu Memberikan penjelasan terkait kedudukan Hukum atas legalitas sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Masohi Pada Perkara Perdata antara Pihak Olczewski dan Masyarakat Dusun Pelita Jaya di tahun 1972 – 1975 di pengadilan Negeri Masohi.
Penjelasan Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu
Pihak Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu pun meresponi surat permohonan tersebut dan Pada Hari Selasa 4 ferbuari 2025 dilakukan pertemuan di Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Antara Pemerintah Negeri Eti, Keluarga Tuheteru, Keluarga Olczewski, dan Perwakilan dari Ketiga Dusun Tersebut yang di wakili oleh Kepala Dusun Pelita Jaya, Maaruf Tomia dan beberapa Perwakilan Masyarakat.
Dalam Pertemuan tersebut, Pihak Pengadilan Dataran Hunipopu menjelaskan Bahwa Pengadilan Negeri tidak dapat memutuskan siapa yang menang atau kalah dalam putusan Pengadilan Negeri Masohi karena itu kewenangan Pengadilan Megeri Masohi, lebih jelasnya silahkan datangi pengadilan Negeri Masohi untuk tau lebih jelas keputusannya.
” Kami dari pengadilan negeri Dataran Hunipopu tidak dapat memutuskan siapa yang menang dan kalah karena itu bukan kewenangan kami, kami hanya dapat menjelaskan kedudukan hukum dalam masalah ini untuk selebihnya Bapak/Ibu silahkan Langsung ke Pengadilan Negeri Masohi”. Ujar Hakim yang melayani proses mediasi.
Lanjutnya, terkait Putusan Pengadilan Negeri Tahun 1972 Hakim memutuskan Menerima gugatan Penggugat untuk keseluruhannya, sedangkan Putusan Lainnya, Menurut Hakim Putusannya NO atau Niet Ontvankelijke Verklaard yang berarti putusan pengadilan untuk menolak gugatan. Putusan NO diberikan karena gugatan memiliki cacat formil. Untuk lebih jelasnya Bapak/ibu silahkan ke Pengadilan Negeri Masohi”. Ijar Hakim PN Dataran Hunipopu.(Red)**
