JURNALIAUTAMA.COM,- Maluku, Isu yang mengaitkan Gubernur Maluku terpilih, Hendrik Lewesissa (HL), dengan organisasi terlarang FKM/RMS harus disikapi secara kritis. “Hingga saat ini, tidak ada bukti hukum yang valid yang membuktikan keterlibatan HL,” tegas M. Iqbal Souwakil Pengurus DPD KNPI Maluku juga mantan ketua Umum HMI Cabang Ambon. Ia menilai isu ini berkembang tanpa dasar yang jelas dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda pelantikan HL yang sah menurut KPUD Maluku.
“HL terpilih melalui pemilu yang transparan dan sah. Menuntut penundaan pelantikannya tanpa dasar hukum mencederai demokrasi dan supremasi hukum,” lanjutnya. Ia menegaskan bahwa menuduh tanpa bukti konkret hanya akan memecah belah persatuan Maluku.
Salah satu yang menuntut penundaan pelantikan HL adalah Sadam Bugis, yang mengatasnamakan diri sebagai pengurus KNPI Provinsi Maluku. Namun, menurut Souwakil, pernyataan itu bukan sikap resmi KNPI. “Itu opini pribadi, bukan suara organisasi. Jika memang mewakili KNPI, harus ada pernyataan resmi, bukan klaim individu,” jelasnya.
Souwakil juga menilai bahwa upaya ini justru memperkeruh situasi politik Maluku. “Jika ada bukti hukum, jalur yang benar adalah proses hukum, bukan propaganda di media,” ujarnya. Ia menilai penyebaran isu ini hanya merugikan stabilitas daerah dan pemerintahan baru.
HL sendiri telah menegaskan komitmennya terhadap NKRI dan menolak separatisme. “Sejak kampanye hingga pasca-pemilu, tidak ada indikasi keterlibatannya dalam organisasi terlarang. Sebagai gubernur terpilih, tugasnya adalah membawa Maluku ke arah kemajuan, bukan menciptakan ketidakstabilan,” tambah Souwakil.
Menutup pernyataannya, Souwakil mengajak masyarakat berpikir jernih dan tidak terpengaruh isu yang tidak berdasar. “Maluku butuh stabilitas dan kepemimpinan kuat. Setiap isu harus diuji dengan fakta hukum, bukan sekadar opini pribadi atau kepentingan politik. Sudah saatnya masyarakat bersatu mendukung pemimpin terpilih demi masa depan Maluku yang lebih baik,” pungkasnya.
Kontributor: G. F. Latuconsina, Prov. Maluku
