JURNALISUTAMA.COM, Seram Bagian Barat, 10 Juni 2025 — Inspektur Inspektorat Daerah Kabupatennya Seram Bagian Barat, I. Maruapey, memberikan klarifikasi untuk meluruskan terkait pemberitaan salah satu media online mengenai dugaan hilangnya aset daerah berupa Kendaraan Dinas Jabatan KDH atau WKDH. Ia menegaskan bahwa tata kelola (Penatausahaan, Pengendalian dan Pengamanan) Aset Daerah bukan merupakan kewenangan Inspektorat, namun berada pada tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPAKD) dalam hal ini Bid. Aset dan OPD Teknis dimana Aset tsb tercatat
Menurut Maruapey, tugas dan fungsi Inspektorat lebih kepada pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan atas Tata Kelola Aset/BMD oleh Pemda dan OPD Teknis dalam bentuk Reviu dan Audit/Pemeriksaan. Terkait persoalan dimaksud Inspektorat telah melakukan Investigasi terhadap penggunaan Aset tersebut dimana Ia mengungkapkan bahwa pada periode bulan November 2024, tim Inspektorat telah melakukan Investigasi terhadap Dugaan Penyalahgunaan Aset Daerah, yaitu Kendaraan Roda Empat yang digunakan oleh mantan Kepala Daerah dan mantan Anggota DPRD dalam kegiatan kampanye politik pada Pilkada 2024.
Hasil Investigasi tersebut telah kami sampaikan kepada Sekretaris Daerah dan BPAKD untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan, jelas Maruapey.
Menanggapi pemberitaan mengenai hilangnya Kendaraan Dinas Jabatan mantan Bupati/Wakil Bupati, Maruapey menilai terjadi kekeliruan dan pemahaman
Perlu kami luruskan, jika kalau Kendaraan Dinas Jabatan itu hilang, maka menjadi kewajiban OPD dan BPKAD berdasarkan tupoksi dan kewenangan untuk melaporkan kepada Sekretaris Daerah serta pihak berwenang seperti Kepolisian. Setiap OPD memiliki tanggung jawab masing-masing terutama terkait dengan Pengendalian dan Pengamanan Aset Pemda yang berada dalam kewenangan mereka (OPD)
Maruapey berharap agar seluruh pihak, termasuk media tidak keliru memahami dan menyikapi persoalan dan dengan bijak dalam menyampaikan informasi kepada publik guna menghindari kesalahpahaman atas informasi/berita.(Red)
