Jurnalisutama.com, Ambon–Wacana penataan sopi sebagai minuman tradisional legal di Maluku terus mendapat dukungan. Kali ini, Gibran Faqih Latuconsina, Pengamat Kebijakan, menilai langkah Pokok Pikiran (Pokir) Wakil Gubernur Maluku, H. Abdullah Vanath, yang mendorong legalitas sopi, adalah terobosan untuk menyelesaikan masalah lama dengan pendekatan baru.
“Sopi sudah lama ada sebagai bagian hidup masyarakat di Kepulauan Tanimbar (KKT) dan Maluku Barat Daya (MBD). Status ilegalnya justru membuat potensi ekonomi ini terpendam dan sering menimbulkan kerugian di tingkat produsen kecil,” jelas Gibran, Sabtu (26/07/2025).
Solusi Ekonomi dan Sosial
Menurut Gibran, penataan sopi menjadi produk berlabel bukan semata soal melegalkan minuman beralkohol, tetapi soal menciptakan sistem produksi yang terukur, higienis, dan sah di mata hukum. Dengan begitu, pendapatan masyarakat tetap terjamin dan pemerintah daerah mendapat sumber pajak resmi.
“Prinsipnya sederhana. Kalau tetap ilegal, sopi tetap diproduksi secara sembunyi-sembunyi tanpa kendali kualitas. Kalau diatur, sopi bisa diolah lebih bersih, kadarnya dikontrol, kemasan berstandar, dan pasar terbuka. Ini jauh lebih aman bagi masyarakat,” kata Gibran.
Potensi Industri Rumah Tangga
Sebagai wilayah perbatasan, MBD memiliki peluang ekspor lintas batas. Gibran menyebutkan, sopi bisa diolah oleh industri rumah tangga, didampingi pemerintah daerah untuk mendapatkan sertifikasi kadar alkohol, pelabelan, dan izin edar.
“Di beberapa negara, minuman tradisional justru jadi daya tarik wisata dan ekspor. Maluku juga bisa, asal mau menata dari hulu ke hilir,” tegasnya.
Dorong Regulasi yang Tegas
Saat ini, pengendalian sopi hanya diatur melalui Peraturan Daerah di MBD. Gibran menekankan perlunya regulasi lebih luas agar produksi dan distribusi sopi lintas kabupaten tetap sah, tidak lagi jadi celah ilegal.
“Kalau regulasi jelas, maka industri rumah tangga bisa bergerak. Pelaku usaha terlindungi hukum, dan pemerintah daerah bisa menarik pajak. Ini sama-sama untung,” ujarnya.
Jaga Kearifan Lokal
Gibran menilai, penataan sopi juga penting untuk menjaga kearifan lokal. Selama ini, sopi punya nilai sosial di beberapa ritus budaya. Dengan legalisasi, sopi diakui sebagai produk warisan, tetapi dikembangkan secara modern.
“Intinya bukan ajakan mabuk, tapi ajakan menata potensi lokal dengan cara yang bertanggung jawab. Sopi harus diatur, bukan dimusnahkan,” pungkas Gibran.
