Jurnalisutama.com, Ambon – Ketua Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) beberapa jam lalu melalui salah satu media online, Dharapos.com, menyampaikan kritik keras terhadap Bupati. Dalam keterangannya, ia menyebut:
“Kita tidak perlu jauh memaknai maksud Bupati kenapa tidak mendefinitifkan dan mengatakan Bupati telah melakukan kejahatan yang tidak sesuai dengan harapan rakyat.”
Menanggapi hal ini, Fakar Lessy selaku Direktur Timur Bakata menilai pernyataan tersebut tidak proporsional dan cenderung menyesatkan.
Menurutnya, kalimat pertama seakan-akan ingin menegaskan bahwa kebenaran hanya ada pada Ketua SEMMI SBT, bukan pada pihak lain. Sementara kalimat kedua, yakni “Bupati telah melakukan kejahatan yang tidak sesuai dengan harapan rakyat”, justru menimbulkan tafsir keliru.
“Apakah itu berarti Bupati harus melakukan kejahatan yang sesuai dengan harapan rakyat? Ini jelas pernyataan yang rancu,” ujar Fakar Lessy dalam keterangannya.
Syarat Definitif Desa Bukan Kehendak Bupati Semata
Fakar menambahkan, belum definitifnya sejumlah desa di Kabupaten SBT bukan karena Bupati tidak peduli atau ingin menghambat, melainkan karena ada syarat-syarat administratif yang wajib dipenuhi sesuai regulasi.
“Menjadi desa definitif bukan soal keinginan Bupati untuk jadi pahlawan. Ada mekanisme hukum dan persyaratan yang harus dilalui,” tegasnya.
Bela Hak Bicara, Tapi Ingat Etika
Meski menilai kritik tersebut tidak membangun, Fakar Lessy menegaskan bahwa SEMMI harus tetap menjunjung tinggi kebebasan berpendapat. Namun, ia berharap agar kritik yang disampaikan berbasis data dan konstruktif, bukan sekadar melempar tuduhan tanpa dasar.
“Sebagai anak muda Maluku, saya tetap membela hak Anda untuk berbicara. Tetapi kritik itu sebaiknya diarahkan untuk membangun, bukan untuk menjatuhkan,” tutupnya.
