JURNALISUTAMA.COM, SBB – Konflik agraria antara masyarakat Negeri Kawa dan masyarakat tiga dusun di Desa Eti, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), kembali memanas. Hal ini dipicu oleh keputusan Bupati SBB, Ir. Asri Arman, MT., yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 600.4.17.2/249 tertanggal 14 Juli 2025 di Piru, yang menangguhkan sementara aktivitas penggusuran di lahan yang masih bersengketa.
Sebagai respons atas keputusan tersebut, PT. Space Island Maluku (SIM) mengambil langkah tegas dengan merumahkan kurang lebih 424 karyawan yang mayoritas merupakan masyarakat lokal di sekitar lokasi investasi perusahaan tersebut.
Informasi ini disampaikan oleh Bobby Hehatubun, warga Desa Hatusua, Kecamatan Kairatu Barat, melalui salah satu grup WhatsApp. Dalam unggahannya, Bobby menilai keputusan Bupati dan DPRD SBB sebagai langkah sepihak yang tidak mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat luas.
Ini jumlah tenaga kerja yang dirumahkan oleh perusahaan:
- Hatusua: 160 orang
- Nuruwe: 135 orang
- Lohiatala: 49 orang
- Kawa: 80 orang
“Menurutnya total 424 orang, Jika dikalikan Rp3 juta per bulan, maka ada lebih dari Rp1 miliar uang yang hilang dari perputaran ekonomi masyarakat,” ujar Bobby dengan nada geram.
Ia juga menilai bahwa langkah Bupati dan DPRD SBB telah menciptakan kegaduhan besar di tengah masyarakat, karena karyawan PT. SIM kini terancam kehilangan pekerjaan jika konflik agraria ini tidak segera diselesaikan.
Sementara itu, Kaleb Risaputty, Ketua Bidang Humas Pemuda Negeri Eti sekaligus Direktur Utama salah satu media lokal, menilai tindakan PT. SIM sebagai bentuk provokasi yang membenturkan masyarakat antar negeri, antara yang menerima dan yang menolak investasi.
“Saya melihat ini adalah strategi PT. SIM untuk memuluskan investasinya, dengan membenturkan masyarakat adat Negeri Hatusua, Lohiatala, Nuruwe, dan Eti. Ini seperti politik Pilatus yang mencuci tangan dan menyerahkan keputusan kepada bangsa yang dijajah,” kata Kaleb dalam pernyataannya.
Ia menambahkan, konflik serupa pernah terjadi antara masyarakat Waisamu dan Nuruwe pada masa pemerintahan Pj. Bupati Andi Chandra Asadudin. Saat itu, PT. SIM juga melakukan perumahan karyawan dan mengancam mencabut investasinya, namun akhirnya bisa diselesaikan oleh Pj. Bupati berikutnya, Achmad Jais Ely.
“Kasus antara Negeri Kawa dan tiga dusun Negeri Eti ini kembali menunjukkan pola permainan manajemen PT. SIM,” lanjut Kaleb.
Kaleb juga mengingatkan agar masyarakat di empat negeri tersebut menahan diri dan tidak terprovokasi oleh janji-janji manis yang bisa menghancurkan hubungan kekerabatan antarnegeri. Ia menilai tindakan PT. SIM merumahkan seluruh karyawan meskipun izin usaha perkebunan berada di wilayah berbeda, sebagai tindakan yang tidak masuk akal dan merugikan masyarakat.
“Sengketa antara Negeri Kawa dan Eti tidak ada kaitannya langsung dengan investasi PT. SIM di wilayah Nuruwe, Hatusua, dan Lohiatala. Kenapa masyarakat yang bekerja justru dikorbankan” tegas Kaleb.
Ia juga mendesak Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten SBB, agar lebih peka dan kritis terhadap dampak investasi, serta tidak tinggal diam menghadapi dinamika yang terjadi.
“Jangan sampai masyarakat terus yang menjadi korban, baik oleh PT. SIM maupun oleh perusahaan-perusahaan lain yang ingin berinvestasi di wilayah Saka Mese Nusa,” pungkasnya. (Red***)
