Koalisi Peduli Demokrasi Dan Anti Money Politik Kab. SBB Seruduk Bawaslu SBB.
JURNALISUTAMA.COM,SBB,- Aliansi Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat yang menamakan dirinya sebagai “KOALISI PEDULI DEMOKRASI DAN ANTI MONEY POLITIK SBB” melakukan orasi damai didepan Kantor Bawaslu Kab. Seram Bagian Barat, menuntut pertanggung jawaban Bawaslu terkait dugaan money Politik yang terjadi pada saat menjelang dan waktu pemilihan Bupati dan Wakil Bupati SBB.(16/12/2024).
Tepatnya didepan Kantor Bawaslu, ratusan masyarakat yang kecewa dengan kinerja bawaslu dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai badan pengawasan yang harusnya memastikan pesta demokrasi lima tahunan ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan dan UU yang berlaku, Langsung, Umum, bebas dan Rahasia. (Luber) serta Berintegritas dan Damai.
Ratusan Massa dari kalangan masyarakat SBB ini dipimpin oleh Saman Amirudin Patty Selaku Jenderal Lapangan sekaligus Penanggung Jawab Aksi damai ini menuntut agar Bawaslu harus menindaklanjuti laporan pelanggaran money politik tanpa memandang bulu dan tidak boleh berpihak kepada salah satu Paslon Bupati Wakil Bupati.
“Kami datang hari ini untuk memperjuangkan keadilan serta memerangi Praktek Money Politik yang diduga telah dilakukan oleh salah satu Paslon Bupati Wakil Bupati saat Pilkada serentak, Kami tidak datang untuk mencari musuh atau memecah belah sesama anak negeri, yang kami tuntut adalah keadilan dan pertanggungjawaban bawaslu dalam tugasnya sebagai lembaga pengawasan untuk memastikan Pilkada ini dapat berjalan aman dan damai”. Tegas Amiruddin.
“Kami sudah melihat gelagat yang tidak baik, kami ingatkan bahwa bawaslu SBB jangan sampai masuk angin”. Lanjutnya.
Lanjutnya, Sesuai dengan Aturan UU Yang harus menjadi Koordinator Gakumdu dari Pihak Kejaksaan Negeri adalah Kasi Pidum, kok ini yang menjadi Koordinator malah Kasi Pidsus SBB, ada apa ini sebenarnya, apakah ada permainan atau kong kali kong dalam tubuh Bawaslu atau ada intervensi dari pihak – pihak tertentu.
“Kami minta agar Kejaksaan tinggi Maluku segera mengevaluasi Kejari SBB terutama Kasi Pidsus SBB”. Tekannya.
Terkait dengan buruknya kinerja Bawaslu, masyarakat yang menamai dirinya sebagai “Koalisi Peduli Demokrasi Dan Anti Money Politik” hadir dengan 5 point tuntutan yaitu :
1. Mendesak Bawaslu Dan Gakkumdu Kabupaten Seram bagian barat untuk tidak membuat multitafsir dalam masalah Kasus dugaan money politik yang dilakukan Paslon Nomor 2 Asri Arman Dan Silfinus Kainama
2. Mendesak Bawaslu Untuk Segera memanggil dan memeriksa orang-orang yang di sebutkan oleh saksi yang sudah di klarifikasi oleh pihak Bawaslu dan
Gakkumdu untuk segera di periksa sebagai terlapor.
3. Mendesak bawaslu dan gakkumdu untuk mendorong Kasus Money Politik Ke pengadilan Negeri Dataran Hunipopu untuk segera di sidangkan.
4. Meminta Kepada Kejaksaan Tinggi Maluku Untuk mengevaluasi Kasi Pidsus kejaksaan negeri piru yang di tempatkan sebagai Koordinator Gakkumdu,karena penempatan yang bersangkutan di anggap menyalahi prosedural.
5. Jika tuntutan Kami Tidak di Akomodir maka kami KOALISI PEDULI DEMOKRASI DAN ANTI MONEY POLITIK Akan Menghadirkan MASSA Yang Sebesar-besarnya, Untuk Menduduki Kantor Bawaslu Dan Gakkumdu Akibat Matinya Demokrasi dan keadilan di Bumi Saka Messe Nusa Ini.
Massa aksi akhirnya bubar dengan sendirinya setelah Lima poin tuntutan tersebut di terima oleh Koordinator Gakumdu SBB, Roy Aulele dengan kesepakatan bahwa Bawaslu akan mengkaji Kelima poin tuntutan tersebut.
“Jika hal ini tidak di tindaklanjuti maka massa aksi akan kembali dengan jumlah massa yang lebih besar, serta melakukan tindakan dan langkah – langkah sesuai dengan UU yang Berlaku.
Bahkan jika dipaksakan maka aturan dan UU pun akan kami tabrak demi menegakan keadilan bagi bumi saka mese nusa agar praktek money politik tidak lagi terjadi”. Ancam Massa Aksi.(Red)
