KMHA Kab SBB Minta Bupati Evaluasi Serta Revisi SK KMHA.
Jurnalisutama.com,- Terkait dengan Pengakuan Pemerintah terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) Sesuai dengan UUD Tahun 1945 pasal 18b Ayat (2):
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
Maka berdasarkan perintah UU Pemerintah harus melaksanakan ketentuan tersebut, yaitu dengan membuat dan menetapkan Peraturan Daerah terkait pengakuan masyarakat hukum adat, serta di dukung dengan SK bupati.
Namun sayangnya oleh Timotius Akerina saat menjadi sebagai Bupati SBB dirinya tanpa lewat Verifikasi yang mendalam telah mengeluarkan SK Bupati Nomor : 189-756:Tahun 2021 tanggal 1 Desember 2021. Yang mana Beberapa kelompok KMHA terlewatkan dalam pendataan sehingga tidak masuk dan terakomodir dalam Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA), dalam SK Bupati tersebut, serta tidak dilampirkan nya Peta Wilayah KMHA dan Kepengurusan KMHA sebagai mana termaktup dalam Permendagri 52 pasal 5 ayat 2 terkait dengan 5 indikator KMHA.
Hal ini di sampaikan oleh Pengacara KMHA, Marsel Maspaitela.SH, bahwa hal ini menjadi kebutuhan yang sangat urjen bagi KMHA, baik yang berstatus Kelembagaan maupun yang masih berstatus komunitas.
Selain itu juga memudahkan DPRD SBB dalam menetapkan Peraturan Daerah serta dalam peningkatan status dengan tujuan meregistrasi KMHA di Kemendagri terkait dengan perubahan status desa ke desa adat, atau nama lain sesuai dengan UU No.06 Tahun 2014 tentang Desa Serta Registrasi Wilayah Adat di Kementrian Kehutanan dan BPN
Untuk itu kepada Bupati SBB untuk bertindak cepat dan tepat dalam membijaki masalah di Kab. SBB ini dengan mengevaluasi dan merevisi SK Bupati yang di keluarkan oleh Bupati sebelumnya.(Red)
