Jurnalisutama.com, Ambon – Ketua Umum Pengurus Cabang Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Kota Ambon, Anshari Betekeneng, yang juga merupakan pelapor dalam kasus dugaan penistaan agama oleh Wakil Gubernur Maluku, Bapak Abdullah Vanath, menyatakan bahwa yang bersangkutan dapat dijerat Pasal 156a KUHP apabila proses hukum tidak dipolitisasi.
Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: STTP/140/VII/2025/DitReskrimum, Abdullah Vanath dilaporkan atas dugaan melanggar Pasal 156a KUHP tentang penistaan agama, dengan tanggal laporan 29 Juli 2025.
Anshari membenarkan bahwa dalam laporan tersebut pihaknya melampirkan beberapa pasal, termasuk Pasal 156a KUHP dan Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965.
“Dalam Pasal 156a KUHP dijelaskan bahwa penistaan agama mencakup tindakan menghina, mencela, merendahkan, atau menodai suatu agama atau simbol-simbolnya (termasuk kitab suci). Juga termasuk perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia, serta mengingkari otentisitas atau kebenaran isi Al-Qur’an,” jelas Anshari.
Ia juga menguraikan bunyi Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965:
“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia, atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.”
Anshari berharap kepada Polda Maluku agar proses hukum dugaan kasus penistaan agama oleh Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, ditangani secara profesional dan transparan, demi kepastian hukum dan penegakan keadilan di bumi Maluku.
“Saya berharap tidak ada intervensi politik. Penegakan hukum harus semata-mata untuk keadilan,” pungkasnya.
