JURNALISUTAMA.COM – Malteng. Pimpanan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Maluku Tengah memberikan kritis pedas terhadap perkembangan isu adanya peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Maluku Tengah yang tidak pernah menjadi tenaga honorer.
Ketua Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Maluku Tengah “Ramadhan Irhami Latuconsina” angkat bicara soal kelolosan seleksi administrasi,
Hal ini tentu sangat mengganggu, baik dari sisi integritas proses seleksi maupun dampaknya terhadap masyarakat luas, pada awak media ini Kamis (09/01/24)
Ia menjelaskan Proses seleksi administrasi yang mengabaikan ketentuan ini sangat melanggar Keputusan Menpa RB Nomor 347 Tahun 2024 dan berpotensi menciptakan ketidakadilan, mengganggu prinsip meritokrasi, dan merugikan masyarakat serta tenaga honorer yang sudah lama mengabdi namun tidak mendapatkan kesempatan yang adil.
“Adanya klaim bahwa beberapa peserta seleksi PPPK di Dinas Pemuda dan Olahraga serta Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah tidak pernah menjadi honorer, namun berhasil lolos seleksi administrasi namun cukup meresahkan.”Ujar latuconsina
“Hal ini mengindikasikan bahwa ada ketidaksesuaian antara data yang tercatat pada database BKN dan kenyataan di lapangan, serta kemungkinan terjadinya pelanggaran dalam verifikasi administrasi. Jika dugaan ini benar, maka tidak hanya merusak integritas proses seleksi PPPK, tetapi juga akan memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan yang ada”. Tambah Latuconsina
Dia juga mengakui sebagai organisasi kemahasiswaan yang memiliki perhatian terhadap pemberdayaan masyarakat, kami melihat bahwa masalah ini bisa menimbulkan dampak sosial yang besar. Jika memang ada individu yang tidak memenuhi syarat namun lolos dalam seleksi.
maka tenaga honorer yang selama ini bekerja keras dan memenuhi persyaratan bisa tertinggal, meski mereka lebih berhak mendapatkan kesempatan untuk memperoleh status PPPK. Hal ini tentu akan menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, yang bisa berujung pada penurunan kepercayaan terhadap pemerintah bahkan lebih dari itu.
Masalah ini berpotensi merugikan kualitas pelayanan publik yang pada akhirnya akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Pekerjaan yang seharusnya diberikan kepada tenaga yang kompeten dan memiliki pengalaman kerja akan justru dikuasai oleh mereka yang tidak memiliki kualifikasi yang memadai, sehingga berisiko menurunkan kualitas layanan kepada masyarakat. Ucap Ramadhan
Dalam hal ini “Irhami Latuconsina” tegaskan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, khususnya BKPSDM, harus bertindak tegas dan transparan dalam menanggapi masalah ini. sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang melayani masyarakat.
sudah menjadi kewajiban bagi BKPSDM untuk memastikan bahwa setiap peserta seleksi PPPK benar-benar memenuhi syarat yang telah ditetapkan, Jangan sampai masalah ini hanya diselesaikan secara administratif tanpa ada langkah nyata untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan tersebut.
“Kami berharap agar pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, bersama dengan instansi terkait lainnya, melakukan investigasi secara menyeluruh mengenai dugaan adanya “honorer bodong” yang lolos dalam seleksi PPPK.” Ungkapnya.
“Tidak ada ruang untuk praktek yang merugikan orang-orang yang benar-benar berhak, terlebih jika itu berdampak langsung pada kualitas pelayanan kepada masyarakat. Tambahnya”
Menurut “Ramadhan” sebagai mahasiswa dan bagian dari organisasi kemahasiswaan yang peduli terhadap perkembangan sosial, kami mendesak agar mekanisme seleksi PPPK lebih transparan, objektif, dan adil.
Kami juga berharap agar kedepannya pemerintah lebih tegas dalam mengawasi proses seleksi dan memastikan bahwa hanya mereka yang memenuhi persyaratan yang berhak ikut serta, guna menciptakan pemerintahan yang bersih, profesional, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.
Dia juga mengajak seluruh masyarakat yang merasa dirugikan dalam proses seleksi PPPK 2024 melalui layanan aduan yang dijalankan organisasi PC IMM Maluku Tengah dibuka khusus untuk tenaga honorer yang merasa tidak mendapatkan perlakuan yang adil atau menemukan penyimpangan dalam proses seleksi dan dapat melaporkan permasalahan ini kepada kami,
Layanan aduan ini bertujuan untuk memberikan wadah bagi masyarakat dalam menyampaikan keluhan dan memperoleh solusi tepat, serta memastikan bahwa proses seleksi ini berjalan secara transparan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Mari kita jaga integritas seleksi PPPK ini demi masa depan Maluku Tengah lebih baik, Pemerintah harus memberikan contoh dalam hal kejujuran, transparansi, dan keadilan, Masyarakat Maluku Tengah berhak mendapatkan pelayanan publik yang optimal bisa terwujud, jika setiap individu yang bekerja di dalamnya adalah mereka yang berkompeten dan memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan”. Tutupnya
