JURNALISUTAMA.COM, Indonesia- Revisi Undang-Undang TNI adalah pertanda bahwa sejarah terus berulang bagi mereka yang gagal memahami maknanya. Ketika kekuasaan diberikan tanpa batas, negara tidak lagi menjadi rumah bagi rakyat, melainkan arena bagi penguasa yang gemar mengatur dengan senjata. Sejarah sudah membuktikan bahwa militer yang melampaui batas konstitusionalnya selalu berujung pada dominasi, represi, dan pengabaian hak-hak sipil. Namun, alih-alih belajar dari pengalaman, kekuasaan justru memilih jalan mundur, meromantisasikan era yang pernah mengekang kebebasan.
Dilansir dari *Reuters* (11/3/2025), revisi ini akan memperluas keterlibatan TNI dalam jabatan-jabatan sipil hingga 18 kementerian dan lembaga, menghidupkan kembali bayang-bayang Dwifungsi ABRI yang pernah menjadi instrumen Orde Baru dalam membungkam oposisi. Ketika batas antara sipil dan militer kabur, hukum kehilangan makna, karena hukum yang didekte oleh moncong senapan bukan lagi hukum, melainkan perintah yang tidak bisa digugat. Penguasa yang bijak memahami bahwa keadilan hanya dapat tegak jika alat-alat kekuasaan tunduk pada prinsip-prinsip hukum, bukan pada ambisi sekelompok elit yang ingin melanggengkan kekuatannya.
Lebih dari itu, revisi ini mencabut kewenangan presiden dalam pengerahan TNI, menjadikannya entitas yang bisa bertindak tanpa kendali. Dilansir dari *Narasi* (11/3/2025), langkah ini bertentangan dengan Pasal 10 UUD 1945 yang menegaskan supremasi sipil atas militer. Ada kesan bahwa yang ingin dibangun bukanlah negara hukum, melainkan negara yang dikelola berdasarkan ketakutan. Kekuasaan yang tidak tunduk pada otoritas sipil adalah kekuasaan yang akan menelan siapa pun yang berani melawan.
Seorang pemikir pernah mengatakan bahwa penguasa yang berusaha mengendalikan negara dengan kekuatan militer pada akhirnya hanya akan memerintah reruntuhan. Jika revisi ini disahkan, maka Indonesia tidak sedang bergerak maju, melainkan kembali ke kegelapan, ke masa ketika demokrasi hanya sekadar slogan, dan rakyat hanyalah angka dalam statistik represi.
Mereka yang mendukung revisi ini sesungguhnya tidak sedang membangun masa depan, melainkan menggali kuburan bagi kebebasan. Sejarah mengajarkan bahwa mereka yang bermain dengan api tirani akan berakhir terbakar. Jika kita masih percaya bahwa demokrasi adalah jalan terbaik, maka ini saatnya menolak. Sebab, jika tidak, kita akan terbangun suatu hari dan mendapati bahwa negara ini telah kembali menjadi milik segelintir orang yang menentukan segalanya, sementara rakyat hanya bisa membungkuk dalam diam.
