Oleh: Ibra. L
JURNALISUTAMA.COM, Indonesia – Kasus Mauren Vivian adalah cerminan betapa hukum di negeri ini bisa dipermainkan. Aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi benteng keadilan malah berperan sebagai perisai bagi kepentingan tertentu. Polda yang seharusnya menegakkan supremasi hukum justru menjadi simbol ketidakberdayaan atau bahkan keterlibatan dalam praktik kotor yang mencederai keadilan. Bagaimana mungkin keputusan pra peradilan “Nomor 18/Pid.Pra/2024/PN” bisa diabaikan begitu saja? Jika hukum bisa ditekuk demi kepentingan segelintir orang, ini bukan sekadar kelalaian, melainkan penghinaan terhadap prinsip negara hukum.
Putusan pengadilan yang seharusnya menjadi panglima justru diinjak-injak oleh mereka yang berkepentingan. Jika aparat kepolisian bisa mengabaikan keputusan pengadilan tanpa konsekuensi, lalu apa gunanya sistem hukum? Ini adalah sinyal bahwa hukum bukan lagi menjadi alat keadilan, tetapi alat transaksi bagi mereka yang punya kuasa. Masyarakat disuguhi tontonan buruk: bagaimana hukum bisa dipermainkan dan bagaimana institusi hukum bisa didikte oleh kekuatan di luar sistemnya sendiri. Jika keadilan hanya menjadi kata kosong yang diserahkan pada tafsir kepentingan elit, maka tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari sistem hukum kita selain kedunguan yang dipelihara.
Masyarakat harus bertanya: siapa yang berdiri di belakang Mauren Vivian? Mengapa kasusnya begitu sulit disentuh oleh hukum? Mengapa kepolisian yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menegakkan keadilan malah menjadi pihak yang mengulur-ulur proses? Jika ada tangan-tangan tak kasat mata yang melindungi individu tertentu dari jerat hukum, ini bukan sekadar soal hukum yang lemah, tetapi soal pengkhianatan terhadap keadilan itu sendiri. Hukum yang seharusnya menjadi penjaga hak dan kepastian justru berubah menjadi alat perlindungan bagi mereka yang punya akses, relasi, dan kuasa.
Lebih jauh, ada indikasi kuat bahwa suami Mauren Vivian, yang kini menjabat sebagai Wakil Bupati Maluku Tengah yang baru saja dilantik, bisa jadi ikut campur dalam kepincangan proses peradilan ini. Keterlibatan seorang pejabat daerah dalam melindungi kejahatan adalah bentuk pengkhianatan terhadap masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepadanya. Jika seorang pejabat menggunakan pengaruhnya untuk mengintervensi hukum, maka ini bukan sekadar penyalahgunaan wewenang, tetapi perampokan terang-terangan terhadap keadilan.
Kepolisian selalu meneriakkan jargon penegakan hukum, tetapi ketika berhadapan dengan kasus yang menyangkut kepentingan tertentu, mereka tiba-tiba kehilangan keberanian. Di mana ketegasan mereka? Di mana komitmen mereka terhadap keadilan? Apakah mereka lupa bahwa tugas mereka adalah melindungi masyarakat, bukan melindungi kepentingan individu tertentu?
Ketika aparat lebih sibuk menyesuaikan diri dengan kehendak kuasa daripada menjalankan tugas mereka, maka kita sedang menyaksikan tragedi besar dalam sistem hukum. Mereka yang seharusnya bertindak sebagai penegak keadilan justru menjadi bagian dari problematika yang menghancurkan kepercayaan publik. Jika polisi tidak bisa bersikap independen, maka mereka tidak lebih dari boneka yang digerakkan oleh tangan-tangan tak kasat mata.
Kasus ini kembali membuktikan bahwa hukum di Indonesia bekerja berdasarkan hierarki kepentingan. Mereka yang berkuasa bisa dengan mudah membelokkan jalannya hukum, sementara mereka yang tidak punya akses harus merasakan pahitnya ketidakadilan. Ini bukan sekadar kasus individu, ini adalah gejala yang mengakar dalam sistem hukum kita.
Jika hukum masih diperlakukan seperti ini, maka jangan salahkan masyarakat jika mereka memilih untuk tidak percaya pada sistem hukum. Bagaimana mungkin masyarakat bisa menghormati hukum jika hukum itu sendiri tidak menghormati dirinya? Jika aparat yang seharusnya menjadi simbol ketegasan justru berubah menjadi aktor yang memainkan sandiwara kepentingan, maka legitimasi mereka sudah runtuh di mata publik.
Jika kasus ini terus dibiarkan tanpa tindakan tegas, maka kita harus bertanya: untuk siapa hukum ditegakkan? Jika hukum hanya bekerja untuk mereka yang punya kekuatan, maka negeri ini sudah kehilangan arah. Jangan berharap keadilan dari sistem yang sudah pincang sejak akar.
Polda harus segera bertindak. Jika mereka masih punya sedikit rasa tanggung jawab dan harga diri, maka mereka harus menunjukkan bahwa hukum tidak bisa dipermainkan seenaknya. Jika tidak, mereka harus siap menghadapi kenyataan bahwa mereka telah menjadi bagian dari kehancuran sistem hukum di negeri ini.
Masyarakat tidak bisa lagi diam. Jika kita membiarkan ini terjadi, maka kita sedang merestui ketidakadilan untuk terus tumbuh. Saatnya bersuara, saatnya menuntut transparansi, saatnya memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Jika tidak, maka kita akan terus menjadi saksi dari runtuhnya negara hukum yang seharusnya melindungi semua, bukan hanya mereka yang punya kuasa.
