Dukung Pemberantasan Korupsi, DPD PERHAKHI Maluku Temui Aspidsus Kejaksaan Tinggi Maluku.
JURNALISUTAMA.COM- Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Penasihat Dan Konsultan Hukum Indonesia (DPD PERHAKHI) Maluku temui Asisten Tindak Pidana Khusus kejaksaan tinggi Maluku, Triono Rahyudi, S.H., M.H, Senin (19/11/2024).
Dalam pertemuan tersebut, ada beberapa pokok fikiran yang di lontarkan oleh DPD PERHAKHI Maluku dalam mendukung Penegakan hukum oleh pihak Kejaksaan tinggi Maluku. Salah satunya terkait Pemberantasan Korupsi.
Menurut Paman Nurlette, S.H., M.H, selaku ketua DPD PERHAKHI Maluku menyampaikan tujuan mereka temui Asisten Tindak Pidana Khusus kejaksaan tinggi Maluku untuk menyampaikan dukungan, dan ingin berkolaborasi dalam memberantas korupsi di Maluku, yang kian tumbuh subur di birokrasi pemerintahan.
“Korupsi di Maluku sudah menggurita kemana-kemana, dan fakta empiris membuktikan banyak kepala desa, kepala dinas hingga kepala daerah yang di tahan oleh pihak Kejaksaan maupun kepolisian karena kasus korupsi, oleh sebab itu, kami sangat mendukung pihak kejaksaan tinggi Maluku untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya”, kata Nurlette saat di konfirmasi oleh wartawan media ini.
Menurutnya korupsi merupakan virus sosial yang mengancam dan dapat membunuh sum-sum birokrasi pemerintahan bangsa dan suatu daerah. Korupsi masuk dalam rumpun kejahatan kerah putih (white collar crime), sehingga perlu kolaborasi lintas pilar penegak hukum di Maluku untuk melawannya.
“Korupsi itu sebuah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), sehingga dia masuk dalam rumpun kejahatan kerah putih (white collar crime), yang biasanya dilakukan oleh para predator Negara di tingkat lokal maupun pusat secara canggih dan sistematis, jadi melawan korupsi harus kolaborasi lintas aparat penegak hukum, baik itu kejakasaan, kepolisian, kehakiman, advokat maupun lembaga permasyarakatan”, Tegas Nurlette.
Ia menambahkan saat ini banyak koruptor yang belum disentuh oleh pihak berwajib, karena kedok mereka belum dibongkar oleh publik. Diharapkan masyarakat berani untuk menyampaikan laporan/pengaduan terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi oleh para pejabat publik dan pemerintahan kepada pihak kejaksaan maupun kepolisian sebagai komitmen melawan korupsi di Maluku.
“Di Maluku sebenarnya banyak mafia hukum dan perampok pemerintahan, yang selama ini hanya pandai bertopeng sosial pura-pura suci dan pahlawan, sehingga belum di sentuh oleh pihak aparat penegak hukum. Oleh karena itu, DPD PERHAKHI Maluku siap kolaborasi dengan kejakasaan tinggi Maluku, untuk membongkar kasus-kasus raksasa dan transaksi gelap oleh para pemburu rente di Maluku”, Pungkas Nurlette.
Di tempat yang sama Asisten Tindak Pidana Khusus kejaksaan tinggi Maluku, Triono Rahyudi, menyatakan pihaknya akan mendukung dan siap berkolaborasi dengan DPD PERHAKHI Maluku dalam pemberantasan korupsi sebagai bentuk komitmen penegakan hukum dan keadilan.
“Kami atas nama pak Kajati Maluku menyambut baik kedatangan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Penasihat Dan Konsultan Hukum Indonesia Maluku dalam rangka menyampaikan aspirasi sekaligus ingin kolaborasi dalam pemberantasan korupsi di Maluku”, Katanya.
Menurutnya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sangat penting, sebagai upaya menyelamatkan keuangan Negara dari tindakan korupsi para pejabat publik.
“Kita mendorong pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, agar mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas dari KKN, sehingga mencegah adanya potensi kerugian keuangan atau perekonomian Negara”, Tutupnya.(JU.AK,IPA. Kepala Biro provinsi maluku).
