Jurnalisutama.com, Ambon – Di tengah forum resmi yang seharusnya menjadi ruang persaudaraan, kata-kata seorang pejabat daerah justru memantik kontroversi. Di hadapan tokoh-tokoh agama, ia menyinggung larangan menjual minuman keras jenis sopi menurut ajaran agama, lalu menyelipkan pernyataan yang dinilai merendahkan efektivitas firman Tuhan dan hadis.
Ketua Umum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Kota Ambon, Anshari Betekeneng, menilai pernyataan itu bukan sekadar opini biasa.
“Ucapan itu seperti menyiratkan hukum Tuhan tidak lagi manjur. Ini bisa memicu keresahan dan merendahkan ajaran agama,” ujarnya.
Atas dasar itu, Anshari melaporkan kasus ini ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Maluku, dengan dugaan pelanggaran Pasal 156a KUHP yang mengatur sanksi terhadap penodaan agama.
Langkah Cepat Polisi
Pada 6 Agustus 2025, Ditreskrimum Polda Maluku mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) bernomor B/361/VIII/RES.1.24./2025/Ditreskrimum.
Tanggal 12 Agustus 2025, undangan wawancara klarifikasi dikirim kepada Anshari. Dalam pemeriksaan, penyidik Subdit I Ditreskrimum mengajukan 15 pertanyaan untuk mengurai kronologi, bukti, dan konteks pernyataan yang dilaporkan.
Dua hari kemudian, 14 Agustus 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Maluku ikut dipanggil guna menyerahkan bukti digital dan memberikan keterangan terkait penyebaran rekaman pernyataan pejabat tersebut.
Landasan Hukum Penyelidikan
- Penyelidikan ini merujuk pada:
- UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- UU No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.
- Laporan Informasi Nomor LI/160/VIII/RES.1.24./2025/Ditreskrimum (6 Agustus 2025).
- Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sp.Lidik/362/VIII/RES.1.24./2025/Ditreskrimum (6 Agustus 2025).
Pesan Tegas Pelapor
Anshari menegaskan laporan ini adalah bentuk komitmen menjaga marwah agama dan kerukunan di Maluku.
“Kami percaya Polda Maluku akan memproses perkara ini secara profesional dan transparan. Ini penting demi menjaga kehormatan ajaran agama,” pungkasnya.
Saat ini, penyidik masih mengumpulkan keterangan dan bukti sebelum memutuskan apakah kasus ini naik ke tahap penyidikan atau tidak.
