JURNALISUTAMA.COM,- Maluku, Dosen PNS di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri ingin jadi advokat? Nah, ini dia dilema hukum yang lebih pelik dari skripsi mahasiswa tingkat akhir. UU Advokat (UU No. 18 Tahun 2003) tidak bilang boleh atau tidak, jadi banyak tafsir bermunculan bak debat di grup WhatsApp keluarga.
Sebenarnya, dasar kebolehannya cuma lokakarya tahun 2000—mirip janji politisi, terdengar meyakinkan tapi nggak punya kekuatan hukum. Kalau dosen PNS bisa berpraktik, gimana kalau mereka harus berhadapan dengan instansi pemerintah tempat mereka bekerja? Konflik kepentingan bisa lebih tajam dari kritik dosen ke mahasiswa yang telat ngumpulin tugas.
Lalu ada yang bilang, “Lho, dokter PNS aja boleh praktik kok!” Masalahnya, dokter nggak bakal dituntut karena operasi jantung pasien pemerintah, tapi advokat bisa terlibat dalam sengketa melawan negara. Jadi, perbandingannya agak maksa.
Yang lebih parah, nggak ada mekanisme pengawasan. Kalau seorang dosen lebih sibuk di pengadilan daripada di kelas, siapa yang menjamin mahasiswa tetap dapat pembelajaran yang layak? Ujung-ujungnya, yang dikorbankan adalah kualitas pengajaran dan profesionalisme akademik.
Beberapa negara memang membolehkan dosen hukum jadi advokat, tapi konteks hukum dan birokrasi Indonesia beda. Mengadopsi sistem luar tanpa adaptasi bisa berujung kekacauan yang lebih parah dari mahasiswa yang panik saat sidang skripsi.
Solusi? Perlu regulasi yang jelas. Kalau memang mau dibolehkan, harus ada persyaratan ketat: izin dari kampus, batasan bidang praktik, serta mekanisme pengawasan yang efektif. Dan tentu saja, sanksi bagi yang lebih sibuk di pengadilan ketimbang di ruang kuliah.
Dengan aturan yang lebih tegas, kita bisa mencegah kampus berubah jadi firma hukum terselubung dan memastikan mahasiswa tetap mendapat pendidikan terbaik, bukan hanya cerita dosen soal kasus-kasus keren yang mereka tangani di luar sana.
Kontributor: Gibran.L
