JURNALISUTAMA.COM– Penertiban lahan parkir di depan Maluku City Mall (MCM) kembali menjadi sorotan publik. Dalam wawancara pada tanggal 10 Januari 2025 pukul 20.10 WIT, Koordinator Lahan Parkir MCM memberikan penjelasan terkait upaya yang dilakukan pihaknya untuk menertibkan area tersebut. Namun, penundaan penertiban dan lemahnya regulasi menimbulkan tanda tanya besar tentang keseriusan pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan masalah ini.
“Kenapa kita baru eksis sekarang? Karena kita libur dinas dan baru masuk tanggal 6 Januari 2025. Sebelum itu, tidak ada personil di kantor. Jadi, baru pada 8 Januari 2025 kami mulai mobilisasi barrier untuk menutup area. Nomor satu, ini daerah rawan kecelakaan. Nomor dua, kontainer atau mobil kemas sekarang keluar jam 7 pagi, bukan lagi jam 10 malam. Itu sebabnya kami harus segera mengambil tindakan,” jelasnya pada Sabtu 10/01/2025.
Namun, alasan tersebut memunculkan kritik. Mengapa potensi bahaya yang sudah lama diketahui baru ditindaklanjuti sekarang? Penundaan ini menunjukkan lemahnya perencanaan dan koordinasi antarinstansi.
Di sisi lain, keluhan dari juru parkir berinisial YM menambah kompleksitas masalah ini. YM mengaku bahwa ada penyetoran rutin kepada kepala terminal yang diwakili oleh Dinas Perhubungan. Namun, saat hal ini dikonfirmasi kepada koordinator, ia membantah adanya praktik tersebut.
“Tidak ada penagihan setor parkir,” tegasnya pada 10/01/2025.
Jika pengakuan YM benar, maka hal ini melanggar Pasal 28 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mewajibkan pengelolaan retribusi parkir dilakukan secara resmi dan transparan, Ketidaktransparanan ini juga bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Ambon yang dirancang untuk mencegah pungli dan memastikan penggunaan dana parkir untuk kepentingan publik.
Selain operasional dinas, manajemen MCM juga menjadi sorotan. Koordinator parkir mengungkapkan bahwa area parkir MCM sebenarnya mampu menampung hingga 1.000 kendaraan roda dua. Namun, banyak pengendara yang memilih parkir di pinggir jalan utama.
“Untuk lahan parkir di ujung, mereka malas masuk ke dalam. Akhirnya parkir sembarangan di luar, yang menyebabkan penyempitan jalan,” ungkapnya pada 10/01/2025.
Desain struktur bangunan MCM yang menempatkan pintu masuk utama tepat di depan Jalan Jenderal Sudirman juga dikritik. Hal ini menciptakan hambatan lalu lintas yang signifikan. Sebagai pusat perbelanjaan besar, MCM seharusnya menerapkan regulasi ketat terkait parkir, termasuk tarif parkir per jam, untuk mendorong pengendara memanfaatkan fasilitas parkir yang tersedia.
Masalah ini diperparah dengan minimnya penegakan hukum. Kawasan sekitar MCM sering menjadi lokasi parkir liar karena belum adanya tindakan tegas dari Satpol PP.
“Di sisi jalan lain, itu tetap harus ditindaklanjuti. Tapi, tindakan awal harus dilakukan oleh Satpol PP dulu, karena ada banyak warung kuliner di sana,” ujarnya pada 10/01/2025.
Kondisi serupa juga terjadi di kawasan lain seperti pasar dan Amplas (Ambon Plaza). “Sejak 1 September 2024, penagihan parkir di kawasan pasar sudah dialihkan dari Dinas Perhubungan ke pemerintah provinsi. Namun, banyak masyarakat yang masih parkir di badan jalan, terutama di Amplas, karena lahan parkir yang tersedia sudah rusak,” tambahnya.
Ia juga menyoroti pelanggaran Peraturan Daerah yang mengatur aktivitas kontainer.
“Untuk kontainer, sudah ada perda yang mengatur aktivitasnya hanya di atas jam 10 malam. Tapi beberapa masih melanggar, dan ini yang akan kami tindak lanjuti,” tegasnya pada 10/01/025.
Penertiban parkir di depan MCM seharusnya menjadi momentum untuk mereformasi tata kelola lahan parkir di Kota Ambon. Pemerintah daerah, manajemen MCM, dan instansi terkait harus serius menjalankan regulasi yang ada, termasuk Pasal 28 dan Pasal 38 UU No. 22 Tahun 2009.
Tanpa langkah nyata, permasalahan ini akan terus berulang, merugikan masyarakat dan menghambat mobilitas di kawasan strategis seperti MCM.
Kontributor: Gibran F. latuconsina
